Hasilkan 66 Keputusan, DPD Anggap Sudah Maksimal

SUBANG - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Irman Gusman menegaskan bahwa DPD sudah maksimal dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR dan DPRD sebagai elaborasi dari Pasal 22 UUD 45Kalau DPD akan memaksakan diri untuk melebihi dari porsi tugas dan fungsinya saat ini, maka DPD tentu akan dinilai melampaui batas-batas kewenangannya.

"DPD sudah mentok dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanat konstitusi

BACA JUGA: Kompleks Polisi Dibom, PDIP Pertanyakan Kinerja Intelijen

Kalau bergerak lebih jauh, maka akan dianggap melampaui batas-batas kewenangannyaBahasa konstitusinya bisa diduga telah melanggar hukum," kata Irman Gusman, saat membuka press gathering DPD RI dengan wartawan bertema 'Membangun Sistem Parlemen Nasional', di Subang, Jawa Barat, Jumat malam (15/4).

Kalau DPD dinilai masih belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, kata Irman Gusman, diperlukan penambahan wewenang melalui amandemen kelima UUD 45

BACA JUGA: PKB Tuding Bom Bunuh Diri di Masjid Sebagai Alibi

"Kalau mau lebih, harus dengan cara amandemen undang-undang dasar," tegas Senator dari Sumatera Barat itu.

Menjelaskan kondisi hubungan antara DPD dengan DPR saat ini, menurut Irman Gusman sudah semakin baik dan harmonisTapi dari sisi DPD hubungan harmonis yang terjadi saat ini harus ditingkatkan

BACA JUGA: Muqowam Kantongi Restu Kiai Sepuh PPP

Kendalanya justru ada di DPR karena mekanisme di DPR itu agak rumit.

Selain itu, Ketua DPD juga menyinggung soal posisi Global Indeks Demokrasi Indonesia yang kini menempati urutan ke-60 dari jumlah keseluruhan 167 negara demokrasi di dunia.

"Itu berati dari sisi Indeks demokrasi, Indonesia berada di bawah negara Thailand pada urutan ke-58 dan dan Papua di posisi ke-59Salah satu penyebabnya Indonesia berada di bawah Thailand dan Papua karena sistem parlemen kita yang belum duduk," tegas Irman.

Jadi usulan amandemen oleh DPD, imbuhnya, sama sekali tidak ada agenda terselubung sebagaimana yang dicurigai oleh sejumlah pengamat"Ini murni untuk penguatan seluruh lembaga negara dan mendorong agar demokrasi bisa semakin mendekatkan masyarakat dengan kesejahteraan," tukas Irman Gusman.

Terakhir, Irman mengungkap sejak dilantik 1 Oktober 2009 hingga April 2011, DPD sudah menghasilkan 66 keputusan dan telah disampaikan ke DPR, yakni 5 usulan RUU, 34 keputusan pandangan pendapat, 1 pertimbangan RUU, 7 keputusan pertimbangan APBN, 18 keputusan hasil pengawasan dan 1 keputusan usulan Prolegnas(fas/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Pejabat Kemendagri Didorong Ikut Pilgub Banten