jpnn.com - YOGYAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto memperkirakan partainya akan mengumumkan calon presiden (capres) yang akan diusung di Pilpres 2024 pada Juni 2023 nanti, atau bertepatan dengan Bulan Bung Karno.
Hasto menjelaskan bahwa Joko Widodo atau Jokowi dulu diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai capres pada Maret 2014, dan pemilunya waktu itu Juni.
BACA JUGA: SPIN: Prabowo-Erick Thohir Berpotensi Dapat Dukungan Besar pada Pilpres 2024
“Kalau menggunakan analogi itu, kira-kira Juni tahun depan (2023) pas Bulan Bung Karno,” kata Hasto saat menjadi pembicara diskusi Election Corner bertema "Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024" di Fisipol UGM Yogyakarta, di Sleman, Senin (10/10).
Menurut dia, soal pengumuman capres, PDIP memiliki pengalaman menghadapi pemilu yang berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
BACA JUGA: NasDem Dukung Anies Baswedan Jadi Capres 2024, Hasto PDIP Singgung Soal Etika
“Tahapan pemilu masih Oktober tahun depan, (soal) pencalonan presiden, kami terus berdialektika," ungkapnya.
Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada Pemilu 2019, lanjut Hasto, tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang saat itu.
BACA JUGA: Partai Biru Dianggap Sudah Tak Sejalan, Gus Choi: Hasto Bebas Mau Bicara Apa Saja
"Kiai Ma'ruf itu diputuskan (cawapres) Minggu jam empat sore, pendaftarannya (di KPU) hari Senin. Itu Kiai Ma'ruf karena dinamika politik, itu riil politik, di dalam praktik itu seperti itu," katanya.
Lebih lanjut Hasto menuturkan saat ini PDIP tengah menyiapkan sosok Capres 2024 yang berani mengambil keputusan, mampu membawa Indonesia memimpin bangsa-bangsa di dunia, dan memiliki rekam jejak kuat.
"Pemimpin yang berani mengambil keputusan meskipun pahit, pemimpin yang mampu membawa bahtera Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia dan tentu saja pemimpin ideologis, pemimpin memiliki kemampuan teknokratis, memiliki rekam jejak sejarah panjang, dan kuat," kata dia.
Tidak hanya itu, lanjut Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif partai politik dan gabungan parpol. Menurutnya, dukungan kekuatan kolektif parpol penting untuk menghindarkan pemerintahan ke depan dari terpaan "tsunami" politik seperti awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014.
Kala itu, ujar Hasto, memerlukan waktu 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan lantaran parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah.
Karena itu, Hasto berharap pemerintahan ke depan selain memiliki legitimasi secara elektoral juga mendapat legitimasi dari dukungan di parlemen.
"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Selain itu, mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin di parlemen," pungkas Hasto Kristiyanto. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi