jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menginginkan Indonesia melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait pembangunan maritim. Menurut Hasto, melalui laut, jalan kemakmuran rakyat Indonesia bisa diwujudkan.
Hal itu disampaikan Hasto saat melaksanakan rapat koordinasi nasional bidang (Rakorbidnas) kelautan, perikanan, dan nelayan dengan tema "Program Gotong Royong Membangun Kampung Nelayan Berkualitas di Indonesia-Pilot Project Nasional PDI Perjuangan". secara daring, Rabu (7/10). Hadir juga Ketua DPP Bidang Kelautan, Perikanan dan Nelayan Rokhmin Dahuri.
BACA JUGA: Puji Silvany, Hasto juga Singgung Pihak yang Membuat Kontradiksi antara Kami dan Kita
Hasto mengatakan, sesuai arahan dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, partainya ingin memberikan bagaimana arah terhadap situasi perekonomian rakyat yang mau tidak mau terpengaruh pandemi Covid-19.
"Laut merupakan halaman depan kita. Bagaimana kita harus mengubah cara pandang kita sebagai cara pandang bangsa maritim yang harus melihat jalan kemakmuran kita itu melalui laut," kata Hasto.
BACA JUGA: Hasto: PDIP jangan Sampai Ditegur Gegara Abai Protokol Covid-19, Itu Aib
Sejarah membuktikan Indonesia adalah salah satu bangsa dengan peradaban tertua, yang dikenal dengan kekuatan maritimnya. Kerajan Sriwijaya di abad VII sudah membuktikannya. Bahkan di Candi Borobudur, ada relief kapal yang membuktikan di dalam jiwa bangsa Indonesia ada jiwa bahari.
Lebih lanjut Hasto mengatakan, Indonesia memiliki panjang pantai 150 ribu km dengan potensi kelautan yang luar biasa. Dan harus dipahami, potensi itu takkan bisa dimanfaatkan apabila tanpa penguasaan teknologi.
BACA JUGA: Di Sekolah Partai PDIP, Hasto Bahas Komitmen Hingga RUU Cipta Kerja
"Manakala kita menguasai ilmu pengetahuan, kita menguasai teknologi, kita jabarkan seluruh gagasan Bung Karno yang menjadikan kawasan Timur sebagai kawasan pusat maritim kita, maka industri maritim itu harus dikembangkan dari hulu ke hilir," urainya.
Karena itu, Hasto mendorong kader PDIP yang duduk sebagai kepala daerah maupun pimpinan dewan harus menjadi pelopor menjadikan laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan mengembangkan sumber kelautan, maka kebutuhan pangan demi kecukupan gizi anak Indonesia akan terjamin. Sehingga kerja-kerja BKKBN di bawah pimpinan Hasto Wardoyo untuk memastikan anak-anak Indonesia tidak terkena gizi buruk juga tercapai.
"Bung Karno menjelaskan ada tiga alat untuk merubah dunia. Pertama kekuatan senjata, kekuatan kapital, ketiga kekuatan ide. Memerdekakan republik, kita tidak punya dana, Belanda punya dana, tetapi bisa merdeka. Bung Karno membebaskan Irian Barat, kita tidak punya dana. Tetapi dengan ide, kita bisa membebaskan Irian Barat," urai Hasto.
Hasto juga mengatakan Indonesia rezim Soekarno tidak punya dana untuk menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Namun, karena ide maka acara tersebut bisa terlaksana.
"Maka yang betul adalah ide yang dijalankan dengan semangat kolektivitas dan kepeloporan oleh kader-kader partai," pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2021 menjadi momentum bagi para kepala daerah untuk memasukkan program kampung nelayan mandiri itu. DPP DPIP sudah menyampaikan belasan ide dan program yang bisa dilaksanakan oleh para kepala daerah maupun kader PDIP yang duduk di DPRD, terkait pembangunan kampung nelayan berkualitas.
Menurut Ganjar, ide program itu seharusnya bisa langsung diaplikasikan. Tak perlu dilakukan semua oleh satu daerah, tetapi bisa diambil satu atau dua program yang benar-benar langsung bisa diterapkan di wilayah masing-masing.
"Kita bisa bikin quick win. Saya dari Jateng, di sini ada Pak Bupati Pati, itu bagus itu, bagaimana kita menata kampung nelayan kita dan melakukan asesmen apa yang menjadi problem," kata Ganjar.
"Misalnya apakah kita akan membantu nelayan, atau mendorong budidaya, atau apakah dengan kecanggihan teknologi, atau yang lain. Ambil saja satu atau dua, terus kita tempatkan," kata dia.
Lebih lanjut Ganjar mengatakan, peluang terbuka di depan mata karena APBN 2021 sudah disepakati pemerintah dan DPR. Maka selanjutnya kesempatan bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun RAPBD 2021 dan membahasnya dengan DPRD di wilayah masing-masing.
"Ingat teman-teman, kita kan sedang membahas APBD 2021. Saya kira ambil saja satu dua program agar bisa menjadi serentak dan kami di provinsi siap membantu," kata Ganjar.
Baginya, Covid-19 yang terjadi saat ini adalah momentum yang pas untuk mengembangkan desa nelayan yang mandiri. Ketika seluruh ekonomi minus di saat pandemi, maka kesempatan buat orang Indonesia untuk masuk pada garis start secara bersama-sama dengan negara lain yang sudah lebih dulu maju.
"Keunggulan itulah kita ambil. Sinergi antar kader PDI Perjuangan sudah waktunya," imbuhnya.
Hadir sebagai narasumber, yaitu Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dan sejumlah kepala daerah dari PDIP sebagai penanggap. Di antaranya adalah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Pati Haryanto, Bupati Flores Timur Antonius Hubertus Gege Hadjon, dan Bupati Baubau AS Tamrin. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga