jpnn.com - JAKARTA - Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya mencium adanya rencana operasi praktik kecurangan Pemilu 2024.
Modus kecurangan yang bakal dilakukan, yakni pemindahan suara pada Pemilu 2024 ke partai tertentu agar lolos ke parlemen.
BACA JUGA: Warga Membakar Kantor Distrik Bukan Semata karena TPS Dipindahkan, Oh Ternyata
Hasto mengatakan hal tersebut dalam konferensi pers yang dilaksanakan di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Minggu (11/2).
Awalnya, Hasto mengajak rakyat bisa berani melawan dugaan intimidasi ketika mereka hendak mengawal surat suara Pemilu 2024.
BACA JUGA: Hasto Tantang Prabowo Berani Bersumpah Tak Terima Persekot Mirage, Begini Kalimatnya
"Maka, kepada seluruh lapisan masyarakat, kami serukan untuk jangan takut menghadapi intimidasi. Kami akan memberikan pembelaan sebaik-baiknya buat mengawal suara rakyat tersebut,” kata Sekjen PDI Perjuangan itu.
Hasto kemudian membeberkan waktu rawan kecurangan pada hari pencoblosan 14 Februari 2024 berdasarkan simulasi pihaknya, yakni sekitar pukul 12.00 WIB.
BACA JUGA: Kondisi Siaga, Bambang Pacul PDIP Menyampaikan Instruksi Penting
Menurutnya, pada jam tersebut pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, tetapi memiliki KTP, berhak menyalurkan suara dengan syarat membawa surat keterangan.
“Maka, manajemen surat suara ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, agar tidak disalahgunakan,” kata Hasto.
Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu mengatakan langkah mengawal surat suara menjadi penting setelah pihaknya menerima laporan terbaru dari daerah.
Hasto mengatakan laporan itu menyebutkan adanya rencana gerakan memindahkan suara dari partai tertentu ke parpol yang dekat dengan penguasa.
“Ini yang kemudian juga harus diwaspadai karena mintanya tidak main-main. Dengan menekan para kepala desa oleh aparatur oknum-oknum dari Polri kalau di Jawa, kalau di luar Jawa ada oknum-oknum dari TNI untuk memberikan suara per desa itu 200-300 kepada PSI,” kata Hasto.
Hasto mengatakan pihaknya menyapkan 1,6 juta orang terlatih sebagai saksi, ditambah sukarelawan untuk memelototi surat suara pas pencoblosan.
Pihaknya juga membantu kelompok masyarakat mengawasi pelaksanaan pemilu melalui berbagai aplikasi.
"Maka, bagi mereka yang akan melakukan kecurangan, sebaiknya berhati-hati, karena akan berhadapan dengan saksi-saksi kami yang militan, saksi-saksi kami yang berani menerjang hambatan apa pun bagi pihak-pihak yang mau melakukan kecurangan,” urai Hasto.
Deputi Hukum TPN Todung Mulya Lubis menyatakan bahwa pelaksanaan pencoblosan pemilu 2024 menjadi ujian sejarah bagi Indonesia.
"Apakah bisa menjadi bangsa yang demokratis atau tidak, setelah melewati proses yang sangat mencekam dalam banyak hal karena ada banyak intervensi kekuasaan yang belum pernah terjadi selama ini,” kata pria yang berprofesi sebagai pengacara itu.
Todung berharap Indonesia bisa melewati ujian sejarah dan negara akan dikenang sebagai bangsa yang menerapkan demokrasi.
“Mudah-mudahan kita berhasil," kata pria berkacamata itu. (ast/jpnn)
Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Aristo Setiawan