jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan perbedaan mencolok antara capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dengan kandidat nomor urut 2 Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikannya saat berpidato ketika menghadiri konsolidasi internal di kantor DPC PDIP Kota Tangerang, kompleks Ruko Mahkota Mas, Cikokol, Banten, Senin (11/12/2023).
BACA JUGA: Ganjar Minta Pendukungnya Beli Produk Ini, Hasilnya akan Bantu Kampanye
Awalnya, Hasto mengatakan capres-cawapres nomor urut Ganjar-Mahfud MD kandidat ideal memimpin Indonesia.
Sebab, kata Sekretaris TPN itu, sosok Ganjar dan Mahfud memiliki keluarga harmonis, berpendidikan tinggi, serta punya pengalaman panjang di perpolitikan.
BACA JUGA: Ganjar Siapkan 3 Strategi Meningkatkan Investasi Asing di RI
"Ganjar-Mahfud dari aspek keluarganya proven, dari aspek pendidikannya sangat luar biasa mumpuni," kata Hasto dalam sambutannya.
Dia juga mengatakan Ganjar memiliki DNA yang mau mendengarkan aspirasi publik dengan mau melakukan blusukan.
BACA JUGA: Apindo Sepakat Dukung Ganjar Demi Wujudkan Kepastian & Penegakan Hukum
Hasto mengatakan langkah blusukan mirip seperti dilakukan Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno, Presiden keempat RI Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ketujuh RI Joko Widodo.
"Pak Ganjar tidak hanya blusukan, tetapi tinggal di rumah rakyat. Dengan tinggal di rumah rakyat, Pak Ganjar merasakan betapa kenaikan harga kebutuhan pokok berdampak kepada peningkatan kemiskinan, bagaimana kehidupan lebih sulit, dan ibu-ibu menjerit harga cabai naik," lanjut pria kelahiran Yogyakarta itu.
Hasto kemudian mempertanyakan langkah Prabowo ketika Ganjar rajin melakukan blusukan untuk mendengarkan aspirasi publik.
"Apa yang dilakukan Pak Prabowo? Joget. Bukannya menyelesaikan harga kebutuhan pokok rakyat, malah belanja alutsista. Ini pemimpin yang tidak memahami kehendak rakyat," kata pria yang hobi mendaki gunung itu.
Hasto mengatakan Ganjar ke depan memang layak menjadi pemimpin Indonesia demi melanjutkan dan menyempurnakan kebijakan Jokowi dengan berbagai kartu dalam menyejahterakan rakyat.
Menurutnya, kebijakan Jokowi akan disempurnakan dengan penyatuan data melalui program yang disebut KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti) agar penyaluran bantuan ke rakyat bisa tepat sasaran.
"Oleh karena itulah penyempurnaan data menjadi penting. Seluruh kartu itu, dilakukan penyempurnaan dan fungsinya, kartu keberpihakan menjadi tunggal yang disebut KTP Sakti. Jadi dengan kartu nomor induk kependudukan semua masalah kemiskinan terselesaikan," kata Hasto. (ast/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi