jpnn.com - JAKARTA – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), KH Ahmad Hasyim Muzadi, menyampaikan perlunya penguatan lembaga tinggi negara antara lain dengan memberi ruang yang lebih besar bagi Dewan Perwakilan Daerah Daerah (DPD RI) untuk ikut serta dalam membuat UU.
Hal itu disampaikan Hasyim Muzadi saat bertemu Ketua DPD RI, Irman Gusman di Komplek Parlemen RI, Senayan, Jakarta (16/2).
BACA JUGA: Hah...Proyek Kereta Cepat Kamuflase Upaya Kuasai Lahan PTPN?
Lebih lanjut, mantan Ketua Umum PBNU tersebut menyatakan bahwa kombinasi antara DPD dan DPR merupakan hal penting dalam ketatanegaraan.
Menurutnya, negara berkembang manapun di dunia memerlukan lembaga tertinggi negara, di Indonesia hal ini belum efektif. Yang efektif baru lembaga-lembaga negara. Hal ini menimbulkan masalah sering keputusan berputar-putar karena saling bisa dianulir.
BACA JUGA: IPW: Usut Kematian Sugito Korban Bom Thamrin
“Jika Indonesia menghadapi masalah berat harus diputuskan oleh lembaga tertinggi yang bisa menugasi presiden, kuncinya kombinasi DPR dan DPD. Kombinasi ini sudah kita usahakan sebelum pemilu yang lalu, namun masih terkendala masalah amandemen dan ekosektoral politik,” ujarnya.
Sekarang tokoh mulai merasakan ada masalah penting fundamental bisa tumbuh dan memutuskan lembaga tertinggi. Oleh karenanya, kata dia, sekalipun berat menghadapi amandemen ke-5, harus tetap dilaksanakan. Tokoh- tokoh sudah mulai merasakan hal tersebut,” ucap Hasyim Muzadi.
BACA JUGA: Politikus PKB: Negara Tak Butuh Revisi UU Terorisme
Mengenai isu pembubaran DPD RI yang dilontarkan oleh Ketua Umum PKB, Ahmad Hasyim Muzadi menanggapinya dengan tegas. “Jangan didengar pendapat DPD untuk dibubarkan, itu salah. Kalau DPD tidak ada maka semakin jauh terhadap kesejahteraan daerah.“
Pada kesempatan tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman mengapresiasi dukungan yang diberikan oleh Ahmad Hasyim Muzadi.
“Saya mengapresiasi kedatangan Pak Ahmad Hasyim Muzadi Untuk memberikan dukungan terhadap DPD sebagai wakil daerah,” ucap Irman Gusman.
Menurut Irman, dengan memperkuat DPD otomatis juga memperkuat MPR. Ia juga mengatakan bahwa beliau (Hasyim Muzadi, red) mendukung GBHN diperkuat pada tingkat MPR, karena lebih tinggi, kalau MPR berkelanjutan, berjangka panjang, terutama untuk hal hal strategis memerlukan keputusan seluruh rakyat yang diwakili oleh MPR.
“Penataan sistem kelembagaan negara merupakan hal yang sangat penting sehingga bisa mendorong pembangunan ekonomi yang lebih baik,” kata Irman Gusman.(fri/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gerindra Janji Perjuangkan Anggaran Pencak Silat, dengan Syarat...
Redaktur : Tim Redaksi