jpnn.com - JAKARTA - Pengamat politik dari PolComm Institute, Heri Budianto menduga polemik tentang pendamping desa bukan sekadar akibat berakhirnya masa kontrak para eks fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Menurutnya, ada nuansa persaingan politik di balik isu itu.
Heri menyebut ada pihak yang memboncengi aksi-aksi eks fasilitator PNPM Mandiri Perdesaan yang terus meminta agar secara otomatis dijadikan pendamping desa. Yang terakhir adalah adanya aksi Barisan Nasional Pendamping Desa (BNPD) di depan Istana Negara, Selasa (12/4).
BACA JUGA: Saran Yusril ke Jokowi soal Reshuffle Kabinet
Menurut Heri, sasaran tembak aksi itu adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang kini dipimpin Marwan Jafar. "Ada yang memboncengi ini, apakah partai tertentu atau tokoh tertentu yang ingin duduk di Kementerian Desa,” katanya.
Heri pun menyebut pemboncengan itu tak terlepas dari kabar perombakan kabinet. “Ada kekuatan politik besar yang ingin merebut kursi Mendes," ulasnya.
BACA JUGA: Saran Yusril ke Jokowi soal Reshuffle Kabinet
Karenanya Heri mengatakan, aksi-aksi yang diboncengi itu juga dalam rangka mempengaruhi Presiden Joko Widodo terkait reshuffle. “Ada gerakan politik yang mencoba untuk mendikte presiden soal isu reshuffle yang belakangan muncul,” sambungnya.(ara/jpnn)
BACA JUGA: DPR Bahas Tax Amnesty Tanpa Konsultasi dengan Presiden
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Sebut Ada Nama di Kabinet Tersangkut Panama Papers
Redaktur : Tim Redaksi