jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Idris Ahmad menanggapi rencana Pemprov DKI Jakarta yang menyidak rumah makan (RM) Padang menyusul kasus rendang daging babi di Jakarta Utara.
Menurut dia, hal itu tidak perlu dilakukan karena hanya memperkeruh situasi.
BACA JUGA: Profil Raja Juli Antoni, Politikus PSI yang Jadi Wamen ATR/BPN
"Tidak perlu dilakukan. Temuan kemarin bukan kasus pembohongan konsumen, pemilik restoran jelas menuliskan makanannya nonhalal. Jadi, masalahnya di mana?" ucap Idris, Selasa (14/6).
Dia mengatakan tindakan sidak restoran hanya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap usaha makanan di Jakarta, terutama UMKM yang menjual hidangan Padang.
BACA JUGA: Kader Terbaik PSI Jadi Wakil Menteri, Bro Giring Bilang Begini kepada Jokowi
"Kalau sidak, seakan-akan sedang masif penyebaran makanan nonhalal yang ditutupi. Ada cara lain untuk mengendalikan produk nonhalal. Salah satunya, memfasilitasi sertifikasi halal," katanya.
Selain itu, anggota Komisi E DPRD ini mengingatkan pentingnya Pemprov DKI berperan dalam menjaga toleransi dan kerukunan di Jakarta.
BACA JUGA: Jelang Pelantikan Menteri, Raja Juli Datang ke Istana, Sebut PSI dan Muhammadiyah
"Masalah ini jangan dibesar-besarkan karena tidak ada pelanggaran hukum. Cuma diminta klarifikasi saja. Saling menghormati dan menghargai kepercayaan masing-masing,” kata Idris.
Diketahui, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka kemungkinan pihaknya bakal menyidak RM Padang untuk menghindari menu yang mengandung babi.
Menurut Riza, sidak yang dilakukan justru merupakan ide bagus karena RM Padang harus menjual makanan halal.
“Dimungkinkan (sidak), tetapi nanti kami lihat. Yang penting, masyarakat saling melengkapi informasi yang ada,” ujar Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/6). (mcr4/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bahas soal Rendang Babi, Gus Miftah Sampai Kutip Ayat Al-Quran
Redaktur : Tarmizi Hamdi
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi