jpnn.com - JAKARTA – Aktivis sosial Ratna Sarumpaet terlibat “perang” di twitter dengan admin TNI AU, Minggu (13/3). Twitwar antara Ratna Sarumpaet dan TNI AU berlangsung sejak Ratna mengeluarkan pernyataan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama telah membeli tentara, KPK, dan polisi. Terutama dalam berbagai aksi penggusuran.
Merasa ikut dituding, admin twitter TNI AU seolah tak terima.
BACA JUGA: Menteri Marwan Banggakan Kisah Sukses Dana Desa
Melalui akun twitter resminya, @_TNIAU, TNI AU meminta Ratna membuktikan tudingan tersebut bahwa instansinya telah ‘dibeli’ oleh Ahok.
“Bu @RatnaSpaet pegang kwitansinya? Boleh lihat Bu?,” tulis akun yang dikelola oleh Dinas Penerangan AU tersebut, Minggu (13/3/2016).
BACA JUGA: Ini Jurus Pemerintah agar KB Populer Lagi
Ratna pun menjawab cuitan dari TNI AU melalui akun twitternya.
“Itu asumsi @_TNIAU Media tdk liat konteks. Asumsi itu muncul krn sesuai UU tugas TNI bukan mengawal Pgusuran tapi melindungi Negara, bangsa,” tulisnya.
BACA JUGA: Menjaring Wisman Malaysia dari 40.000 Pengunjung MATTA Fair 2016
TNI AU kemudian membalas, “Come on..Bu @RatnaSpaet, tuduhan seserius itu Ibu bilang “asumsi”?.
Di postingan tersebut, TNI AU juga melampirkan arti kata ‘asumsi’ seperti yang dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Begini arti kata ‘Asumsi’ berdasarkan KBBI:
asum·si n 1 dugaan yg diterima sbg dasar; 2 landasan berpikir krn dianggap benar;
meng·a·sum·si·kan v menduga; memperkirakan; memperhitungkan; meramalkan
“Mudah2an Bu @RatnaSpaet tahu jika UU No 34/2004 ttg TNI ada istilah OMP dan OMSP,” cuit @_TNIAU.
Kemudian, Ratna pun kembali menjawab kicauan dari TNI AU itu.
“Sy bukan asumsi Media. itu asumsiku. Keluhan/kecewaku melihat TNI mndukung penguasa menekan rakyat u mematuhi kehendaknya @_TNIAU,” tulis Ratna.
Lagi-lagi, TNI AU kembali membalas kicauan Ratna tersebut.
“Maaf Bu @RatnaSpaet, asumsi Ibu itulah yg mgkn bisa di-adjusted agar sesuai dgn UU yg berlaku di negara kita,” tulis akun @_TNIAU.
Sebelumnya, Ratna menegaskan bahwa Ahok telah membeli tentara dan polisi, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Hal tersebut berdasarkan dengan banyaknya anggota pengamanan termasuk Polisi dan TNI dalam proses penertiban serta kasus Sumber Waras yang dinilai tidak selesai di KPK.
“Kita ada di sini dengan niat apa yang harus kita lakukan kepada Ahok yang bisa beli apa saja, tentara, polisi dan terakhir KPK,” ungkap Ratna usai menghadiri diskusi publik bertajuk ‘Jakarta Tanpa Ahok’ di Tebet Timur Dalam No 43 Jakarta Selatan, Jumat (11/3). (one/ps/mas)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pimpinan KPK Ini Hampir Tewas Tiga Kali
Redaktur : Tim Redaksi