jpnn.com - JAKARTA - Evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menuai apresiasi dan dinilai sangat penting, mengingat rendahnya penyerapan anggaran pada tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno mengatakan, evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan KemenPAN-RB sudah sesuai dengan ketentuan dan indikator penilaian. Oleh karena itu evaluasi tersebut harus diapresiasi.
BACA JUGA: Gelar Musda karena Anggap Dualisme DPP Golkar Berakhir
"Sebenarnya harus berterima kasih juga kepada KemenPAN-RB, untuk melakukan evaluasi tahunan terhadap instansi pemerintah. Sebenarnya semuanya ini adalah sesuatu yang terukur," katanya di Jakarta, Sabtu (9/1).
Hal serupa juga disuarakan Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanul Haq. Analisa dan evaluasi yang dilakukan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi sangat penting, karena penilaian tidak dilakukan secara subjektif kepada setiap menteri, melainkan institusinya secara keseluruhan.
BACA JUGA: Gara-gara Yasonna, Jokowi-JK Dituding Lakukan Pembiaran
Hal tersebut mengingat rendahnya serapan anggaran di tahun pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
"Tupoksi dari kementerian Yuddy (Kemen PAN-RB), membentuk sebuah sistem yang menggerakkan birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel," ujarnya.
BACA JUGA: Keputusan Blok Masela Ngambang, Praktisi Ini Khawatir Investor Angkat Kaki
Ketua Bapilu DPP PAN, Viva Yoga Mauladi juga menekankan pentingnya melakukan langkah reformasi birokrasi melalui evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depannya.
"Menurut saya evaluasi akuntabilitas kinerja adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menciptkanan clean governance and good government, renstra, perencanaan kinerja, capaian kinerja harus akuntabel dan publik harus mengetahui," ujarnya.
Namun demikian, Viva menjelaskan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang dilakukan KemenPAN-RB adalah untuk mengukur kinerja instansi atau kelembagaanya, bukan mengevaluasi menterinya. Karena momentumnya tepat bertabrakan dengan berkembangnya isu resuffle, sehingga dikait-kaitkan dengan evaluasi untuk memberikan rekomendasi resuffle kepada Presiden.
"Ini menjadi seperti dua sisi mata uang. Menurut saya, yang penting terlepas ada dampak politik atau tidak, reformasi birokrasi harus dilakukan. Menteri kan bisa diganti, tapi aparatur negara di dalamnya bertahun-tahun, public services perlu dibangun. Ini merupakan bentuk transformasi sistem dan birokrasi menuju transparansi dan akuntabel," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Yusril Bantah Pernyataan Akbar‎ Tanjung soal Kisruh Golkar
Redaktur : Tim Redaksi