jpnn.com, JAKARTA - Ratusan warga di dua desa yang merupakan asli Suku Anak Dalam (SAD) tersebut akhirnya resmi menerima sertifikat tanah lahan perkebunan.
Seperti diketahui, selama ini hak kepemilikan itu sempat mengalami persoalan baik persoalan tumpang tindih maupun lahan yang belum disertifikatkan.
BACA JUGA: Asoppsi Gandeng Kolaborator untuk Pelatihan Calon Pendamping Sertifikat Halal
Pembagian sertifikat lahan pun bagai mimpi masyarakat Desa Tebing Tinggi dan Jati Mulya Kabupaten Muratara yang akhirnya terwujud.
Sertifikat tersebut diserahkan secara door to door oleh Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto yang didampingi Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru, Kamis (7/9).
BACA JUGA: Menteri Hadi Tjahjanto Hadiri Panen Raya Sertifikat PTSL di Candi Muaro Jambi
Sedikitnya ada 16 sertifikat yang diserahkan kepada warga. 13 sertifikat diberikan bagi 516 Kepala Keluarga (KK) di Desa Tebing Tinggi dan 3 sertifikat diberikan untuk 246 KK yang ada di Desa Mulya Jaya.
"Saya ucapkan selamat kepada masyarakat karena cita-cita untuk memiliki sertifikat lahan yang sudah 28 tahun diimpikan akhirnya terwujud," kata Hadi.
Dia menyebut masing-masing sertifikat diberikan secara komunal atau berkelompok.
"Jadi, setiap sertifikat diberikan kepada masyarakat secara berkelompok. Mudah-mudahan lahan ini dapat dimanfaatkan untuk perkebunan masyarakat," ujarnya.
Menurut Hadi, realisasi impian masyarakat itu merupakan upaya dan koordinasi semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan unsur lainnya.
"Pemerintah pusat, gubernur, bupati, dan pihak lainnya terus berupaya membantu menyelesaikan persoalan ini," tegasnya.
Hadi menjelaskan, untuk memanfaatkan lahan tersebut, masyarakat juga akan diberikan pelatihan dan bimbingan dari perusahaan yang ada di kawasan desa tersebut.
"Nanti masyarakat juga akan diberikan bimbingan teknis oleh Koperasi PT. PP Lonsum terkait bagaimana cara memproduksi kebun sehingga dapat menghasilkan. Hasil kebun itu juga nantinya akan ditampung pihak perusahaan," jelasnya.
Hadi yakin dengan kepastian hukum atas lahan tersebut, ekonomi masyarakat akan makin tumbuh.
Gubernur Herman Deru berterima kasih atas peran seluruh aparat baik TNI, Polri, dan aparat lainnya yang terlibat langsung dalam menyelesaikan persoalan lahan milik masyarakat.
"Ini menjadi bukti baiknya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten serta pihak TNI, POLRI. Sinergitas ini harus terus dibangun dan ditingkatkan," terangnya.
Mina, salah satu warga yang mendapatkan setifikat mengatakan, dirinya sangat terharu atas perhatian pemerintah kepada masyarakat suku anak dalam.
"Penantian kami selama puluhan tahun akhirnya dapat terwujud," katanya.
Nenek 72 tahun itu juga menyebut jika sertifikat tersebut sangat berharga bagi dirinya dan warga desa.
"Ini bisa menjadi warisan kami kepada anak cucu nantinya. Kami akan mengelolah lahan ini dengan sebaik-baiknya. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri dan Pak Gubernur yang telah membantu," pungkas Mina.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Bupati Muratara Devi Suhartoni dan Wakil Bupati Muratara Innayatullah serta berbagai pihak lainnya. (jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Elvi Robiatul, Elvi Robiatul