jpnn.com, JAKARTA - Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah melakukan sejumlah langkah agar ketahanan pangan terjaga, inflasi terkendali, dan kemiskinan tertangani.
Heru mengaku bersinergi dengan pemerintah pusat dan mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
BACA JUGA: Heru Budi Atur Jam Kerja ASN selama Bulan Ramadan, Berikut Perinciannya
Dia terlibat langsung memonitor kondisi di berbagai pasar untuk mengecek harga, ketersediaan, serta produksi dan distribusi kebutuhan bahan pangan.
“Di bulan Ramadan dan Idulfitri ini, kami juga terus bersinergi dengan pemerintah pusat agar ketersedian bahan pangan terjamin dengan kualitas yang baik, harga yang stabil, dan terjangkau oleh masyarakat Jakarta,” ucap Heru dalam keterangannya, Rabu (29/3).
BACA JUGA: Heru Budi Lantik 65 Pejabat DKI Jakarta, Ini Daftarnya
Sinergi tersebut dilakukan dengan penyediaan dan pendistribusian pasokan bahan pangan melalui kerja sama antardaerah secara Business to Business (B2B) untuk komoditas beras, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabai, dan bawang merah di 36 kabupaten/kota di 9 provinsi.
Untuk cabai dan bawang merah dipasok dari Jawa Tengah (Magelang dan Temanggung) dan Jawa Barat (Garut dan Sumedang).
BACA JUGA: Detik-Detik Eks Ketua KY dan Putrinya Dibacok Pakai Celurit, Ya Tuhan
“Kestabilan harga dan kelancaran distribusi pasokan ini turut mengendalikan inflasi di Jakarta. Pada Februari 2023, inflasi DKI Jakarta terendah dibandingkan provinsi lainnya se-Indonesia, sebesar 4,07 persen,” kata dia.
Selain memberikan pengaruh terhadap inflasi Jakarta, juga memberikan pengaruh terhadap inflasi nasional, karena nilai inflasi Jakarta mempengaruhi 25-27 persen inflasi nasional.
Kepala Sekretariat Kepresidenan ini memastikan subsidi pangan kepada masyarakat yang membutuhkan terus berjalan.
Sementara itu, melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta, telah dilaksanakan pelatihan sebanyak 55 kelas, pelatihan keterampilan kerja di 7 Pusat Pelatihan Kerja dan Suku Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kepulauan Seribu, serta bursa kerja di 5 wilayah kota. Hasilnya, sebanyak 77,03 persen (5.871 dari 7.626 orang) peserta pelatihan diterima di pasar kerja.
Upaya mendorong lebih banyak wirausaha baru di Jakarta juga dibarengi dengan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
“Beragam upaya telah dilakukan Tim P3DN DKI Jakarta untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, di antaranya berpartisipasi aktif dalam Business Matching Nasional Tahap I hingga Tahap IV, mendorong OPD membelanjakan produk bersertifikat TKDN,” tutur Heru.
Berbagai upaya tersebut, kata dia, juga merupakan implementasi dari komitmen mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem di Jakarta dengan target 0 persen pada 2024.
Heru mengaku telah menginstruksikan jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk terus menjalankan Program Intervensi Kemiskinan Terpadu.
“Intervensi pertama adalah terjun langsung ke setiap wilayah untuk melakukan validasi dan pemutakhiran data, dengan melibatkan lintas sektor perangkat daerah, termasuk kader PKK, Dasa Wisma, dan masyarakat lainnya,” tambahnya. (mcr4/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur : M. Fathra Nazrul Islam
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi