Hidayat: Pemerintah Tidak Serius Melindungi Warganya di Tiongkok

Rabu, 29 Januari 2020 – 14:49 WIB
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengusulkan tiga langkah untuk mempersingkat antrean haji. Foto: Humas MPR

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan seharusnya Pemerintah Indonesia melaksanakan kewajibannya yang tertera dalam UUD 1945 yaitu melindungi seluruh tumpah darah Indonesia.

"Termasuk juga Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri yaitu bila ada kondisi semacam ini pemerintah di antaranya diwajibkan untuk sampai pada tingkat evakuasi," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (29/1).

BACA JUGA: Virus Corona Mewabah, MUI Keluarkan 4 Imbauan

Hidayat menuturkan, yang menjadi masalah sekarang ini sejumlah pejabat Indonesia bahkan menteri ada yang menyatakan bagaimana melakukan evakuasi WNI di sana, karena Wuhan telah terkunci atau lock down.

Padahal, Hidayat menegaskan, dalam kenyataannya sudah ada beberapa negara yang melakukan evakuasi warganya dari Wuhan maupun Tiongkok. Seperti Amerika Serikat, Jepang maupun Jerman.

BACA JUGA: Virus Corona Menggila, Jepang Berhasil Evakuasi 206 Warganya dari Tiongkok

"Jadi, menurut saya, ini hanya menandakan Indonesia tidak serius untuk melakukan tindakan maksimal melindungi seluruh warga bangsa Indonesia," katanya.

Amerika Serikat saja yang merupakan musuh Tiongkok dalam perang dagang, kata dia diizinkan mengevakuasi 240 warga mereka. "China (Tiongkok) kan sahabatnya Indonesia, masa tidak diizinkan? Kalau (pemerintah) saya yakin akan diizinkan," kata dia.

BACA JUGA: Penipuan Rumah Subsidi Murah, Ternyata Sudah Dua Tahun Tak Ada Proyek

Hidayat menyayangkan pemerintah baru membuka opsi evakuasi setelah banyak kritik yang dilancarkan.

Hidayat mengatakan dalam salah satu acara siaran langsung di sebuah stasiun televisi, juga dilakukan telewicara dengan salah satu mahasiswa di Wuhan.

"Ketika saya tanya 'apakah anda benar tidak ingin dievakuasi? Terus kata beliau waduh bagaimana mungkin pak, kami pasti ingin dievakuasi, situasinya semakin memburuk, kami semakin resah, kami banyak yang stres, bahkan sekarang yang namanya lock down itu bukan untuk Kota Wuhan, bahkan untuk satu provinsi Hubei. Jadi ini eskalasinya semakin meluas"," kata Hidayat.

Saat berita soal virus corona ramai pada Minggu (26/1) lalu, korban dilaporkan sudah mencapai 80 orang. Kemudian, Senin (27/1), dilaporkan korban bertambah menjadi 106. Pagi tadi, lanjut dia, berdasar laporan BBC sudah ada 180 korban.

"Penyebarannya pun semakin meluas, sudah sampai di empat benua, di Australia juga kena, Amerika kena, di Eropa juga kena. Negara Asia pun yang kena juga bertambah, ada juga Kamboja juga kena," ujar dia.

Jadi, ia menegaskan, sebelum penyebaran virus corona semakin parah, sebaiknya Pemerintah Indonesia mendengar jeritan atau harapan WNI Indonesia di Wuhan yang disampaikan secara formal oleh Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Wuhan agar mereka segera dievakuasi.

"Saya harap segera Pemerintah Indonesia melaksanakan itu. Saya sebagai anggota DPR dari dapil luar negeri mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan sebagaimana sumpah jabatan saya, memperjuangkan aspirasi dari daerah pemilihan," katanya.

Karena itu, kata wakil ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, bola sekarang ada di tangan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tadi saya menulis bahwa Raja Maroko saja yang raja di satu kerajaan nan jauh di sana, di ujung barat dari Afrika Utara, itu beliau memikirkan untuk memutuskan evakuasi warganya, masa Indonesia nggak sih? Padahal warga Indonesia kita sangat banyak," katanya. (boy/jpnn)


Redaktur & Reporter : Boy

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler