jpnn.com, JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (Hikmahbudhi) memandang Polri saat ini kian humanis khususnya dalam mengawal mahasiswa saat berunjuk rasa.
“Polri sudah humanis. Contohnya, saat mengawal aksi mahasiswa di DPR beberapa waktu lalu," kata Ketua Umum PP Hikmahbudhi Wiryawan, Selasa (5/7).
BACA JUGA: Demi Polri, Jokowi Tinggalkan Jakarta Sore Ini, Lihat Jenderal yang Menyambut
Wiryawan menyebut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkesempatan naik ke atas mobil komando dan ikut berorasi di tengah mahasiswa.
Menurut Wiryawan, hal itu menunjukkan Polri bersikap terbuka terhadap aspirasi mahasiswa dan menjunjung tinggi demokrasi.
BACA JUGA: Renovasi Vihara di Sukabumi Ditolak Ormas, Hikmahbudhi Desak Jokowi Turun Tangan
“Ini pertama kali ada Kapolri naik ke mobil komando massa. Saya berpikir bentuk keterbukaan dan demokrasi dari Polri terhadap mahasiswa. Kami merasakan di zaman beliau (Jenderal Sigit)," ujarnya.
Dia menilai Polri mulai melakukan perbaikan dalam hal kinerja.
BACA JUGA: HIKMAHBUDHI: KPK Sudah On The Track, Masyarakat Jangan Terprovokasi
Terkait momen HUT ke-76 Bhayangkara, Wiryawan menilai Polri sudah mulai kembali ke jalur yang profesional.
“Saat ini Polri mulai on the track meski belum sempurna. Jadi, konsep Presisi, yaitu prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan perlu dipertahankan,” ungkap Wiryawan.
Dia menilai hal itu dapat dibuktikan dengan penindakan kepada oknum polisi yang melakukan pelanggaran.
Wiryawan menyebut Polri kini terbuka menindak dan memberi sanksi kepada anggotanya yang berperilaku menyimpang atau membuat pelanggaran.
“Kami melihat anggota Polri dipecat karena melakukan tindakan di luar aturan," ujar Wiryawan.
Wiryawan menilai Jenderal Sigit tak menutup mata soal masih banyaknya anggota Polri yang menyimpang dari aturan.
Oleh karena itu, Hikmahbudhi mendukung Sigit menindak tegas anggotanya yang melakukan pelanggaran.
“Proses pendisiplinan anggota Polri ini paling penting. Pemberian sanksi sangat penting agar ada efek jera," jelasnya.
Dia juga menyambut baik penyelesaian kasus yang tak melulu berakhir pemidanaan atau proses di pengadilan.
Pendekatan restorative justice, kata dia membuka ruang diskusi antarkedua belah pihak yang berperkara.
Wiryawan juga mengapresiasi Polri yang berkontribusi maksimal dalam penanganan pandemi Covid-19 bersama TNI, yakni melalui vaksinasi hingga tingkat desa.
Selain itu, Polri melakukan pembagian sembako kepada warga masyarakat terdampak Pandemi Covid-19.
Meme Stupa Borobudur
Wiryawan secara khusus menyoroti lambannya penanganan kasus meme stupa Candi Borobudur yang diedit mirip Presiden Joko Widodo.
Dia berharap polisi segera menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.
Menurut Wiryawan, Hikmahbudhi mengawal penananan kasus yang melibatkan Roy Suryo di Polda Metro Jaya.
“Kami mendukung upaya dan langkah Polri menangani kasus meme stupa candi Borobudur agar memberi efek domino ke depan. Orang akan lebih berhati-hati lagi dalam yang bersinggungan dengan SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan,” ujar Wiryawan.
Wiryawan menyebut penanganan dugaan penistaan agama dalam promosi minuman beralkohol di kafe Holywings sangat cepat dan sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka.
Sebaliknya, kata dia, kasus meme stupa terkesan berjalan lambat.
Dia menduga lambannya penanganan kasus meme stupa tersebut karena tekanan publik lebih sedikit dibanding kasus Holywings.
"Itu yang kami soroti. Terkesan ada perbedaan penanganan dalam kasus Holywings dan meme stupa candi Borobudur. Padahal, persoalannya mirip, soal agama,” ujar Wiryawan.
Menurut Wiryawan, penangann kasus meme stupa dan Holywings terkesan berbeda. Dalam kasus Holywings, penangannya cepat dan dalam beberapa hari sudah ditetapkan tersangka.
“Proses penegakan hukum jangan karena tekanan publik. Polisi tidak perlu takut menindak kalau sudah ada bukti kuat terjadinya pelanggaran,” tegas Wiryawan.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari