Hinca Pandjaitan Menuding Moeldoko sebagai Aktor Intelektual

Jumat, 05 Maret 2021 – 09:38 WIB
Hinca Pandjaitan menyampaikan pernyataan keras terkait KLB Partai Demokrat. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Hinca Pandjaitan meminta pihak Kepolisian membubarkan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang menurutnya ilegal karena tidak ada izin.

Pria yang pernah menjabat sebagai sekjen partai berlogo bintang mercy ini juga mengatakan dirinya sudah memastikan langsung kepada Kapolri, bahwa penyelenggaraan KLB itu dipastikan ilegal.

BACA JUGA: KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Heri Langsung Meradang

"KLB itu tidak ada izinnya maka negara (polisi) harus membubarkannya demi hukum," kata Hinca dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Kamis (4/3) malam.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menegaskan, jika KLB tersebut tidak dibubarkan, dia menilai negara membiarkan pelanggaran hukum dan para pengurus Partai Demokrat akan melakukan protes keras.

BACA JUGA: Darmizal: KLB PD Digelar Hari Ini

"Kita (pengurus Partai Demokrat) protes keras," lanjutnya.

Menurut Hinca, jika alasan pihak kepolisian untuk tidak membubarkan KLB tersebut lantaran ini merupakan permasalahan internal partai, dia menyebutkan alasan tersebut salah.

BACA JUGA: Habib Rizieq Mengislamkan 2 Orang Tahanan, Mengganti Nama Mereka

"KLB ilegal ini justru melibatkan pihak eksternal secara sengaja dan menjadi aktor intelektualnya yakni Moeldoko," jelasnya.

Hinca menyebutkan, permasalahan KLB ini dinilai sudah melibatkan pihak eksternal dan sudah seharusnya dibubarkan.

"Jika tidak dibubarkan, polisi dan istana telah melakukan pembiaran pelanggaran hukum dan perusakan demokrasi kita secara permanen," tuturnya.

Hinca juga mengingatkan selama masa pandemi Covid-19 ini, KLB yang mengumpulkan banyak massa disebut sudah melanggar protokol kesehatan. 

"Penyelenggaraan KLB yang ilegal ini harus dihentikan karena telah melanggar hukum dan melanggar protokol kesehatan," lanjutnya.

Kata Hinca, Susilo Bambang Yudhoyono, Agus Harimurti Yudhoyono, dan seluruh kader menuntut keadilan dari negara yang harus melindungi Partai Demokrat yang secara sah diakui negara dan terdaftar secara hukum di Kementerian Hukum dan HAM. (mcr8/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler