HIPMI Tawar Kenaikan Tarif Listrik

JAKARTA – Keinginan PT PLN (persero) menaikkan tarif dasar listrik (TDL) ke harga keekonomian sesuai BPP (biaya pokok penyediaan) bakal tak mudah direalisasikanKalangan pengusaha menilai, program PLN yang bisa mendongkrak TDL 80 sampai 100 persen itu akan sangat memberatkan industri

BACA JUGA: Motorola Genuine Outlet di Glodok

    Pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) tidak setuju dengan rencana PLNKetua umum HIPMI Erwin Aksa mengatakan, kalangan pengusaha memang maklum dengan kekalutan PLN

BACA JUGA: Alphard Hadir Dengan Fitur Mewah

Apalagi, sejak kenaikan BBM Mei lalu, total lost  dana PLN mencapai Rp 27 triliun‘’Tapi kalau kenaikan TDL sampai 80 persen, jelas kita tidak setuju,’’ terang Erwin.
      Kalaupun naik, kata Erwin, sebaiknya maksimal 40 sampai 50 persen

BACA JUGA: Kilang Cilacap Over Houl, Produksi Turun

Persentase itu pun diusulkan untuk industri skala besar dan yang khusus berlokasi di kawasan industri‘’Usulan ini agar tidak memberatkan industri secara umum,’’ ujar Erwin yang baru saja terpilih sebagai ketua umum HIPMI menggantikan Sandiaga S Uno itu
     Karena itu, sambung Erwin, kalangan pengusaha, baik yang tergabung dalam HIPMI maupun Kadin (Kamar Dagang dan Industri), saat ini intensif melakukan pembicaraan dengan PLN.  ‘’Kita akan terus bertemu dan rapat dengan PLN,’’ tegasnya   
    Soal Surat Keputusan Bersama (SKB) lima Menteri yang meminta agar industri mengalihkan jam kerja ke Hari Sabtu dan Minggu, Erwin berpendapat bukan solusi yang tepat‘’Pemerintah harusnya fokus ke konversi bahan bakar selain minyakMisalnya, konversi  ke batu bara,’’ tambah pria subur ini
     SKB lima menteri meminta kalangan pengusaha mengalihkan jam kerja ke hari libur Sabtu-Minggu mulai akhir JuliTapi, pengusaha minta mundur sampai akhir Agustus atau awal SeptemberMemang, kata Erwin, pengusaha sudah setuju dengan SKB ini, namun masih banyak masalah, terutama di tingkat daerah yang harus diselesaikan‘’Selain itu, ketentuan pengalihan jam kerja seharusnya tidak menjadi permanenHarus bersifat sementara,’’ pintanya. 
     Sementara, Franciscus Welirang, Vice President Director PT Indofood Sukses Makmur Tbk menambahkan, kebijakan kenaikan TDL tidak bisa diberlakukan
secepatnyaMenurut Franky, krisis listrik yang terjadi merupakan buntut dari ketiadaan strategi energi nasional pemerintah
     ‘’Tidak ada strategi yang tepat soal energiKebijakan soal investasi kelistrikan juga tidak berjalan,’’ ucap pengusaha yang aktif di Kadin ituPemerintah dinilai Franky tidak cepat merespons permintaan pasokan listrik yang terus meroket seiring makin aktifnya kegiatan ekonomi dalam negeri‘’Solusi dengan SKB lima menteri itu terkesan tambal sulam saja,’’ lanjut dia
     Franky menambahkan, kalau kenaikan TDL yang terlampau tinggi dibebankan kepada semua pengusaha dan untuk semua sektor industri, akan terjadi stagnasi produksiAkibatnya industri bisa tidak bergairahFranky meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk menggenjot investasi kelistrikanUpaya ini terutama dilakukan pada daerah-daerah yang memiliki sumber daya energi yang cukup
     Dia menambahkan, problem yang dihadapi PLN saat ini adalah adanya ketidakseimbangan harga jual dan produksiSelain itu, kapasitas produksi PLN juga cukup terbatas untuk memenuhi kebutuhan suplai industriHarusnya, usul Franky, angka kenaikan TDL didasarkan pertimbangan perlunya pengelolaan kestabilan defisit APBN dengan besarnya beban subsidi yang harus ditanggung pemerintah
     ‘’Tapi, pemerintah juga harus menjaga iklim investasi di dalam negeri,’’ usulnyaFranky juga mengatakan para pengusaha intensif bertemu dengan pemerintah dan pihak PLN untuk mencari kata sepakat penetapan kenaikan TDL yang bisa diterima kalangan industri.  (yun/kim)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Indosat Luncurkan Tiga Inovasi Baru