JAKARTA - Hiswana Migas menyatakan pemerintah harus mempersiapkan dengan matang kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) jika yang dipilih adalah opsi BBM harga ganda. Pasalnya, Hiswana Migas mengkhawatirkan, akan terjadi benturan di lapangan jika opsi dua harga itu dipilih. Menurut Wakil Sekretaris DPD 3 Hiswana Migas Syarief Hidayat pihaknya tak mau dibebani dengan pengawasan jika terjadi benturan antara masyarakat di SPBU karena perbedaan harga itu.
"Apabila ini dijalankan, tentunya pengawasan akan jauh lebih rumit. Nah sejauh mana pemerintah siapkan infrastruktur untuk pengawasan ini. Jangan nanti kami dibebani penugasan ini. Kami hanya menjual. Jangan kami harus memilah-milah kendaraan, kemudian kalau ada yang memaksa kami harus ngotot untuk melarang," ujar Syarief dalam diskusi "BBM Harga Ganda" di Jakarta Pusat, Sabtu, (27/4).
Menurut Syarief, sebelum ada wacana opsi harga ganda, selama ini SPBU-SPBU dibawah Hiswana Migas sudah beberapa kali disulitkan dengan adanya kendaraan dinas yang memaksa membeli BBM bersubsidi. Akibatnya beberapa SPBU mendapat sanksi.
Ia khawatir jika sudah ada pembagian SPBU, benturan seperti pemaksaan dan penolakan akan menimbulkan kekacauan di antara masyarakat.
"Seperti yang sudah terjadi, SPBU jadi bulan-bulanan aparat karena kami terpaksa melayani, di bawah ancaman segala macam, kami yang dikenakan sanksi. Pernah ada seperti itu. Kami serba salah. Oleh BPK itu, pernah beberapa SPBU dikenakan sanksi denda karena menjual pada orang yang tidak berhak padahal itu dijual karena ada pemaksaan," keluh Syarief.
Terakhir, Syarief yang membawahi Hiswana Migas di wilayah Jabar, DKI Jakarta dan Banten menyatakan, jika memang keputusan dua harga jadi diberlakukan, pihaknya siap menolak pembeli yang tidak mengikuti aturan.
"Tentu harus secara konsekuen jalankan ini, kalau memang ada yang memaksa membeli tidak sesuai SPBU, kami harus menolak. Tentunya dengan segala konsekuensi bahwa pasti akan terjadi keributan di lapangan," tandas Syarief. (flo/jpnn)
"Apabila ini dijalankan, tentunya pengawasan akan jauh lebih rumit. Nah sejauh mana pemerintah siapkan infrastruktur untuk pengawasan ini. Jangan nanti kami dibebani penugasan ini. Kami hanya menjual. Jangan kami harus memilah-milah kendaraan, kemudian kalau ada yang memaksa kami harus ngotot untuk melarang," ujar Syarief dalam diskusi "BBM Harga Ganda" di Jakarta Pusat, Sabtu, (27/4).
Menurut Syarief, sebelum ada wacana opsi harga ganda, selama ini SPBU-SPBU dibawah Hiswana Migas sudah beberapa kali disulitkan dengan adanya kendaraan dinas yang memaksa membeli BBM bersubsidi. Akibatnya beberapa SPBU mendapat sanksi.
Ia khawatir jika sudah ada pembagian SPBU, benturan seperti pemaksaan dan penolakan akan menimbulkan kekacauan di antara masyarakat.
"Seperti yang sudah terjadi, SPBU jadi bulan-bulanan aparat karena kami terpaksa melayani, di bawah ancaman segala macam, kami yang dikenakan sanksi. Pernah ada seperti itu. Kami serba salah. Oleh BPK itu, pernah beberapa SPBU dikenakan sanksi denda karena menjual pada orang yang tidak berhak padahal itu dijual karena ada pemaksaan," keluh Syarief.
Terakhir, Syarief yang membawahi Hiswana Migas di wilayah Jabar, DKI Jakarta dan Banten menyatakan, jika memang keputusan dua harga jadi diberlakukan, pihaknya siap menolak pembeli yang tidak mengikuti aturan.
"Tentu harus secara konsekuen jalankan ini, kalau memang ada yang memaksa membeli tidak sesuai SPBU, kami harus menolak. Tentunya dengan segala konsekuensi bahwa pasti akan terjadi keributan di lapangan," tandas Syarief. (flo/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Soal Kebijakan BBM, Pemerintah Masih Galau
Redaktur : Tim Redaksi