JAKARTA - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) menolak tegas adanya opsi kebijakan bahan bakar minyak (BBM) harga ganda yang diwacanakan pemerintah. Hiswana Migas lebih memilih adanya harga tunggal untuk BBM.
"Secara tegas kami tidak menyetujui kebijakan dua harga ini karena bagi kami para pengusaha, tidak ada kepastian apakah menguntungkan yang Rp 4.500 atau yang Rp 6.500," kata Wakil Sekretaris DPD 3 Hiswana Migas, Syarief Hidayat di Jakara Pusat, Sabtu (27/04).
Syarief beralasan, pengusaha akan kesulitan jika dalam melakukan penghitungan jika dengan sistem dua harga. Selain itu, kata dia, akan sangat menyulitkan konsumen dalam mengakses harga bahan bakar, dan bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat seperti penyalahgunaan, penyelewengan, dan penyelundupan. Benturan antara SPBU dengan konsumen tuturnya, juga bisa terjadi.
"Lebih mudah bagi kami menghitung satu harga, karena dengan dua harga di lapangan akan menyulitkan operator SPBU kami," keluh Syarief.
Namun, pihak Hiswana Migas belum dapat berbuat banyak saat ini karena opsi tersebut belum diresmikan dan masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Hiswana Migas berharap jika disahkan, pemerintah harus konsekuen terhadap aturan yang ada dan mengawasi jika terjadi benturan di lapangan. (flo/jpnn).
"Secara tegas kami tidak menyetujui kebijakan dua harga ini karena bagi kami para pengusaha, tidak ada kepastian apakah menguntungkan yang Rp 4.500 atau yang Rp 6.500," kata Wakil Sekretaris DPD 3 Hiswana Migas, Syarief Hidayat di Jakara Pusat, Sabtu (27/04).
Syarief beralasan, pengusaha akan kesulitan jika dalam melakukan penghitungan jika dengan sistem dua harga. Selain itu, kata dia, akan sangat menyulitkan konsumen dalam mengakses harga bahan bakar, dan bisa menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat seperti penyalahgunaan, penyelewengan, dan penyelundupan. Benturan antara SPBU dengan konsumen tuturnya, juga bisa terjadi.
"Lebih mudah bagi kami menghitung satu harga, karena dengan dua harga di lapangan akan menyulitkan operator SPBU kami," keluh Syarief.
Namun, pihak Hiswana Migas belum dapat berbuat banyak saat ini karena opsi tersebut belum diresmikan dan masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Hiswana Migas berharap jika disahkan, pemerintah harus konsekuen terhadap aturan yang ada dan mengawasi jika terjadi benturan di lapangan. (flo/jpnn).
BACA ARTIKEL LAINNYA... Harga Komoditas di Pasar Global Turun, Antam Tetap Untung
Redaktur : Tim Redaksi