HKTI Tuding Pemerintah Lemah Hadapi Kartel Pangan

JAKARTA - Tingginya harga daging, kedelai, dan beberapa komoditas pangan lain dinilai tak lepas dari adanya kartel pangan yang tetap eksis hingga sekarang. Terungkapnya kasus korupsi impor daging, menjadi bukti kuat praktik ini.

Demikian diungkapkan Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon, di Jakarta, Sabtu (16/2). Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi pun mengakui adanya banyak mafia impor pangan dalam bentuk kartel-kartel.

Ia menambahkan, kartel pangan ini diduga kuat punya jaring ke pihak pengambil keputusan. "Mereka berkolusi dengan penguasa," tegasnya.

Nah, kata Fadli, informasi KPK ini harusnya membuat pemerintah segera mengambil tindakan untuk mentertibkannya. "Bukan justru meminta publik tak gegabah menyalahkan adanya kartel," paparnya.

Ia menyebut selama ini pemerintah terlalu percaya diri dengan sistem yang dibuatnya. Bahkan, lanjutnya, pemerintah yakin bahwa sistem yang sudah dibuat akan menghindari terbentuknya kartel pangan, sehingga terkesan enggan menyelidiki keberadaan kartel-kartel yang merugikan masyarakat luas itu.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menambahkan, menjamurnya kartel pangan sekaligus menjadi bukti lemahnya Undang-undang UU nomor 5 tahun 1999 tentang Persaingan Usaha. Sebab saat UU Antimonopoli itu dibuat, kata Fadli, konteksnya hanya sekedar memenuhi pesanan International Monetary Fund (IMF).

Dijelaskan juga, total impor pangan Indonesia pada 2012 senilai Rp81,5 triliun. Dari jumlah itu, Fadli menyebut kartel importer  bahan pangan mengambil 30 persen keuntungan per tahun atau sekitar Rp11,3 triliun.

Kata Fadli, kartel pangan juga sering memanfaatkan kelemahan pemerintah. Misalnya memanfaatkan lemahnya akurasi data pangan, sebagaimana sering terjadi dalam sensus cadangan sapi nasional. "Simpang siur data pangan inilah yang seringkali dimainkan kelompok kartel," ujarnya.

Karenanya agar pangan nasional terjamin, tambah Fadli, pemerintah tak cukup melakukan pembatasan impor. "Namun juga harus bertindak tegas menghapuskan kartel-kartel pangan," pungkas Fadli. (boy/jpnn)