jpnn.com, JAKARTA - Formatur Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Pusat dan Utara (Pustara) Fahmi Muhammad memaklumi, rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, anggaran subsidi BBM seharusnya dialihkan untuk pengembangan industri hilir.
BACA JUGA: Menko Airlangga Pastikan Semua Bahan Pangan Tersedia Hingga Akhir 2022
“Kenaikan harga BBM yang diwacanakan pemerintah memang menimbulkan protes berbagai elemen masyarakat. Namun, kami memahami urgensi mengapa pemerintah hendak menaikkan harga BBM. Menurut kami, anggaran subsidi BBM seharusnya dialihkan untuk pengembangan industri hilir, yang dapat menopang perekonomian nasional dalam jangka panjang,” kata Fahmi dalam diskusi ‘Dampak Pengalihan Subsidi BBM terhadap Ketahanan Ekonomi dan Ancaman Krisis Energi’.
Fahmi mengatakan dalam menaikkan harga BBM bersubsidi, Pemerintah Indonesia tentu melihat situasi politik internasional.
BACA JUGA: Sahabat Sandi Ikuti Pelatihan Untuk Tingkatkan Skill Guru PAUD
Terlebih, naiknya BBM disebabkan karena ketegangan beberapa negara, termasuk konflik antara Rusia-Ukraina juga AS-China.
Fahmi juga mengulas bahwa sebelumnya Presiden RI Joko Widodo berencana menaikan harga BBM jenis pertalite dan solar dengan bersepakat akan memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi yang berhak menerimanya, dengan pengalihan anggaran subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun.
BACA JUGA: BBM Resmi Naik, Pengamat: Pemerintah Sangat Kejam, Masih Ada Cara Lain!
“Kemampuan Indonesia dalam menghadapi krisis energi tentu harus ditopang dengan upaya-upaya yang lain, misalnya memberikan infrastruktur hukum yang baik. Selain itu, pengalihan subsidi BBM bisa dialokasikan pada peningkatan pengembangan industri hilir di Indonesia,” paparnya.
Menurut Fahmi, industri hilir yang lain juga perlu dikembangkan, agar bisa mengolah kekayaan alam Indonesia menjadi barang jadi yang bernilai tinggi.
Ini akan memberikan pemasukan besar dari pajak dan penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat menopang perekonomian nasional dalam jangka panjang.
Tak hanya itu, usul Fahmi, guna mengantisipasi kenaikan harga berbagai barang kebutuhan pokok pascakenaikan harga BBM bersubsidi, pemerintah juga wajib memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.
“Agar penyaluran bantuan tersebut tepat sasaran, perlu adanya sinkronisasi data antara lembaga terkait dengan lembaga penyalur. Pemberian bantuan tersebut tentu diharapkan bisa menjaga daya beli dan konsumsi masyarakat,” sebut Fahmi.(chi/jpnn)
Redaktur & Reporter : Yessy Artada