jpnn.com, JAKARTA - Pengamat politik Adi Prayitno menyimpulkan, komunisme itu semacam hantu yang kerap dibicarakan dan ditakuti seakan nyata adanya.
Banyak pihak kerap menyinggung soal komunisme, termasuk Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), karena isunya masih dapat dengan mudah diterima masyarakat hingga saat ini.
BACA JUGA: Gatot Nurmantyo: Negara Tidak Boleh Menggampangkan Covid-19 dan Mendahului Urusan Lain
Padahal, tidak ada yang bisa menunjukkan seperti apa sebenarnya wujud komunisme yang dikhawatirkan. Apakah berwujud organisasi, organisasi kemasyarakatan, partai politik, pikiran atau tokoh.
"Makanya saya menyimpulkan komunisme itu semacam hantu. Selalu dibicarakan dan ditakuti seakan nyata adanya. Padahal kita tak pernah tahu komunisme itu sekarang seperti apa wujudnya," ujar Adi kepada JPNN.com, Rabu (19/8).
BACA JUGA: Bu Dokter Maryam Tidak Masuk Kerja, Pintu Kamar Indekos Didobrak, Tubuhnya Tertutup Selimut
Menurut Dosen di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah, jika memang KAMI mengetahui wujud komunisme yang dikhawatirkan, sebaiknya segera melaporkannya ke aparat penegak hukum.
Agar dapat dengan mudah diidentifikasi dan dibawa ke ranah hukum. Bukan malah menyebut-nyebut namun tidak bisa menunjukkan wujudnya seperti apa.
BACA JUGA: TKA China Tewas di Lokasi Kereta Cepat, Ternyata
"Kalau ada, saya kira tinggal tunjuk saja barangnya, agar bisa diperangi bersama," ucapnya.
Direktur eksekutif Parameter Politik Indonesia ini juga menyebut, komunisme itu isu merupakan isu seksi.
"Komunisme merupakan isu seksi, mampu memantik polemik dan menyedot perhatian publik. Meski sampai saat ini komunisme tak ada yang bisa membuktikan. Kalau memang ada lawan dan proses hukum. Tak bisa hanya dengan retorika dan jargon," katanya.
Sementara terkait tuntutan KAMI soal stigmatisasi terhadap gerakan agama selalu diasosiasikan sebagai gerakan radikal, Adi setuju untuk dihilangkan.
KAMI sebelumnya membacakan delapan tuntutan saat menggelar deklarasi di Tugu Proklamasi, Jakarta, Selasa (17/8) kemarin. Salah satunya menyinggung soal komunisme.
'Menuntut penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD dan MPR untuk tidak memberi peluang bangkitnya komunisme, ideologi anti Pancasila lainnya, dan separatisme serta menghentikan stigmatisasi kelompok keagamaan dengan isu intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme serta upaya memecah belah masyarakat.'
'Begitu pula mendesak pemerintah agar menegakkan kebijakan ekonomi dan politik luar negeri bebas aktif, dengan tidak condong bertekuk lutut kepada negara tertentu. (gir/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang