jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah berencana membentuk holding BUMN untuk ultra mikro dan UMKM pada tahun ini.
Holding BUMN untuk UMi dan UMKM ini akan melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
BACA JUGA: Kasus BPJS Ketenagakerjaan Disamakan dengan Jiwasraya & Asabri, Pakar Ekonomi Bilang Begini
Konsep integrasi BUMN untuk pengembangan ekosistem usaha ultra mikro (UMi) dan UMKM ini mendapat dukungan positif dari DPR.
Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PAN Jon Erizal mengatakan integrasi yang tengah dibangun pemerintah akan menjaga ekosistem bisnis dan pengembangan UMKM eksisting dari masing-masing perusahaan terkait.
BACA JUGA: Sule: Enggak Terbayang Seorang Ariel NOAH yang Ganteng Menyiksa Temannya
“Saya lihat kalau merger kan ada banyak cara, dengan total seluruh saham digabungkan dengan seluruh aset, kemudian bidang usaha berjalan dengan hasil merger. Ada juga merger yang ekosistemnya tetap dijaga. Misalnya (bergerak di bidang produksi) jagung nih BRI, kemudian Pegadaian masuk, PNM juga masuk, dan dari kondisi tersebut mereka ini bidang usahanya itu tetap berjalan seperti semula. Itu kan namanya ekosistem. Aset-aset yang dimiliki, outlet-outlet, bisa sinergi, itu bagus menurut saya,” tutur Jon.
Menurut Jon, konsep integrasi yang sudah dipaparkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dalam rapat kerja dengan Komisi XI beberapa pekan lalu menunjukkan banyak hal positif.
BACA JUGA: Girls, ini 5 Rekomendasi Pakaian Rumah Agar Tetap Modis Selama WFH
Jon berpandangan tidak akan ada masalah bila ke depannya seluruh saham PNM dan Pegadaian dimiliki BRI sebagai perusahaan induk integrasi.
“Kalau sahamnya dimiliki BRI, kemudian mereka itu masuk tetap jalan sebagai PNM dan Pegadaian yang layani UMi, kan bagus sekali. Jadi setiap agen BRILink itu bisa dipakai untuk outlet PNM dan Pegadaian juga. Kalau saya lihat ke sana arahnya, jadi bukan jadi bidang usaha perbankan saja,” serunya.
Setelah holding terbentuk nanti, BRI akan memegang 99,99 persen saham PNM dan Pegadaian, sedangkan pemerintah tetap memiliki kendali terhadap Pegadaian dan PNM melalui kepemilikan saham Seri A Dwiwarna.
Kondisi ini membuat status Pegadaian dan PNM tidak otomatis menjadi anak usaha BRI. Apalagi, pemerintah akan tetap menguasai saham sebanyak 56,75 persen di BRI.
Jon menjelaskan dengan integrasi yang akan dilakukan, PNM dan Pegadaian akan semakin mudah membantu pengusaha ultra mikro naik kelas dan segera mendapat pelayanan dari lembaga perbankan.
Integrasi juga akan berdampak positif bagi bisnis setiap perusahaan di dalamnya.
“Bayangkan itu ada berapa, ratusan ribu saya rasa, agen BRILink itu, dipakai untuk transfer dan tempatkan dana juga bisa ada rumah gadai di situ. Ini akan semakin cepat berkembangnya. Jadi ekosistem ini tetap dijaga, manfaatnya akan besar tentu. Nanti kami lihatlah mergernya itu arahnya ke sana,” tutur dia.
"Yang pasti tidak boleh ada PHK. Justru logika saya integrasi ini akan butuh SDM banyak karena menyentuh masyarakat bawah," imbuhnya.
Sementara, Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi menyampaikan proses pembentukan holding akan cepat dan selesai pada pertengahan tahun.
"Juni atau Juli itu sudah selesai. Prosesnya cepat. Karena merger syariah sebelumnya juga dilakukan dalam kurun 2 sampai 3 bulan," kata Fathan.(chi/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Sambil Menangis, Celine Evangelista Minta Maaf Kepada Kalina Ocktaranny
Redaktur & Reporter : Yessy