jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Honorer K2 Indonesia Kabupaten Ciamis Edwin Meylana pesimistis revisi UU ASN (Aparartur Sipil Negara) bisa segera dituntaskan.
Pasalnya, menurut Edwin, pemerintah terlihat enggan menyerahkan daftar inventarisir masalah (DIM) revisi UU ASN.
BACA JUGA: Diaspora Silakan Pilih jadi PNS atau PPPK, Jabatan Disesuaikan
"PNS memang harapan seluruh honorer K2 tapi kalau pemerintah seperti sekarang rasanya sulit mewujudkannya. Pemerintah sepertinya ingin honorer K2 35 tahun ke atas jadi PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja)," kata Edwin kepada JPNN, Selasa (16/7).
Menurut Edwin, opsi PPPK bisa saja diambil honorer K2. Asalkan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemerintah. Pertama harus tanpa testing. Kedua, tanpa batasan usia.
BACA JUGA: Honorer K2 Silakan Pilih, Ikut Bu Titi atau Mas Bhimma
BACA JUGA: Honorer K2 Silakan Pilih, Ikut Bu Titi atau Mas Bhimma
Ketiga, latar belakang pendidikan dikesampingkan. Keempat, kalaupun ada testing itu hanya formalitas. Kelima, testing hanya sekali dan berlaku untuk selamanya sampai memasuki usia pensiun.
BACA JUGA: Honorer K2 Siapkan Wadah Baru, yang Lama Dianggap Gagal
Keenam, jadikan PPPK gerbang menjadi pegawai daerah (walaupun menurut undang-undang tidak mungkin juga). Ketujuh, PPPK tidak hanya untuk guru tapi semua instansi yang ada honorer K2.
BACA JUGA: Honorer K2 Siapkan Wadah Baru, yang Lama Dianggap Gagal
"Itu tujuh syarat yang kami usulkan bila tetap memaksa honorer K2 jadi PPPK," tutupnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Kabar Gembira ! Pemprov Sedang Siapkan Seleksi CPNS dan PPPKÂ
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad