jpnn.com, JAKARTA - Dua agenda besar disiapkan honorer K2 (kategori dua) untuk meminta perhatian Presiden Joko Widodo. Agenda pertama adalah aksi turun ke jalan yang ditargetkan melibatkan 50 ribu honorer K2. Rencananya aksi digelar 30 Oktober bersamaan dengan demo di kantor bupati/walikota masing-masing daerah.
Bila aksi tidak membawa hasil, rencana kedua dijalankan honorer K2. Yaitu mogok nasional hingga batas waktu yang tidak ditentukan.
BACA JUGA: Hanya Ada Dua Opsi Selesaikan Honorer K2
"Kami tidak main-main dan akan kami laksanakan bila pemerintah ngeyel," kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (9/10).
Dia menegaskan, aksi mogok nasional akan dilakukan seluruh honorer K2. Baik guru, tenaga kesehatan, tenaga kependidikan, penyuluh, administrasi, dan lain-lain.
BACA JUGA: Guru Honorer K2 Ikut Tes CPNS, Ijazah Harus 2012 ke Bawah
Berapa lama mogoknya, Titi tidak menentukan sampai kapan. Mogok akan berhenti bila ada kebijakan pemerintah yang pro K2.
"Kami demo dulu tanggal 30. Kalau enggak ditanggapi, besoknya (31/10) mogok nasional. Kami tidak peduli lagi, buat apa bertahan dengan gaji Rp 150 ribu," cetusnya.
BACA JUGA: 30 Oktober, 50 Ribu Honorer K2 Kepung Istana Negara
Titi sadar dengan aksi mogok nasional akan membuat proses belajar mengajar terganggu. Dia juga paham aksi itu akan memantik kemarahan pejabat daerah sehingga bisa menyebabkan pemutusan tenaga kerja.
BACA JUGA: Hanya Ada Dua Opsi Selesaikan Honorer K2
"Pokok’e kami cuek sekarang. Mengapa kami harus menjaga proses belajar mengajar kalau pemerintah cuek dengan nasib kami. Apalagi yang mau kami pertahankan. Gajinya kecil juga buat apa bertahan," tandasnya. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Nizar Zahro Sepakat dengan Honorer K2
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad