jpnn.com - PURWAKARTA - Lebih dari 50 pegawai honorer kategori dua (K2) ontrog jajaran petinggi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Purwakarta, Senin (3/3).
Para pegawai tersebut menuntut agar dewan dapat menyelesaikan kisruh seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) K2 yang diduga banyak dimanipulasi.
BACA JUGA: Empat Buruh di-PHK, 2.000 Rekannya Mogok Kerja
Persoalan tersebut memang buntut atas sikap Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Purwakarta yang diduga memainkan berkas persyaratan pendaftaran CPNS tahun ini.
Pasalnya hampir semua pegawai K2 yang dinyatakan lolos CPNS diduga menggunakan data palsu. Beberapa nama pegawai yang belum masuk K2 ternyata dinyatakan lolos verifikasi persyaratan oleh BKD, padahal sudah jelas persyaratannya kurang memenuhi.
BACA JUGA: Pesimis Dapat Jatah Formasi CPNS Tahun Ini
"Sebelum tes CPNS BKD melakukan verifikasi K2 datang ke sekolah untuk memverifikasi, semua staf BKD kepada K2 mempersilahkan cari sendiri SP," kata salah seorang guru dari SMAN 1 Campaka kepada Ketua DPRD Ucok Ujang Wardi dalam audiensi.
Karena imbauan BKD tersebut akhirnya dari lima pegawai K2 yang sebetulnya sudah memenuhi akhirnya bertambah menjadi 12 pegawai.
BACA JUGA: 5.890 Surat Suara Ditemukan Rusak
Artinya ada penambahan pegawai yang menggunakan data palsu agar masuk pegawai K2. Itu dilegalkan oleh BKD Purwakarta. Dampaknya pegawai yang sudah lama mengabdi pun mengaku tidak adil atas sikap BKD tersebut.
"Semuanya masuk K2, karena itu pun akhirnya dilaporkan ke Inspektorat Daerah kemudian 12 orang dipanggil inspektorat. Tujuh orang tidak bisa memberikan data yang akurat dan menggunakan SP palsu. Sebelum pelakanaan tes tidak masuk persyaratan K2, tapi kenapa tidak ada tindaklanjut oleh BKD," jelasnya.
Berdasarkan data kelulusan yang dikeluarkan Kemenpan RB ternyata ada tiga pegawai yang dinyatakan lulus, padahal menggunakan data K2 palsu. "Lina Marlina, Desi Purwanti, Pipit Maulani itu ijazah 2008. Bia ikut seleksi dan sekarang lolos," katanya.
Kepala Bidang Pembinaan Pegawai (PP) yang juga ketua tim seleksi CPNS Agus Djamaludin pihaknya tidak berkomentar soal pelolosan pegawai yang belum memenuhi syarat K2.
Ia lebih memilih menjawab tahapan tes CPNS yang diselenggarakan di SMAN 1 Purwakarta. Menurutnya pihak BKD sudah melakukan hal maksimal dalam menyaiapkan tes CPNS.
"BKD sudah dua kali menerbitkan surat, mengantisipasi oknum calon pegawai pada tahun 2013, dan secara kebijakan umu tidak ada yang keluar dari kebijakan yang ada. Dan untuk pegawai yang kabarnya tidak ikut ujian kemudian mendapat keterangan lulus, itu ditelusuri inspektorat," kata Agus.
Untuk hasil ujian tes CPNS, mekanismenya soal dijemput dari provinsi, kemudian lembar jawaban discan dan diserahkan ke Panselnas BKN. Tidak ada interpensi, dari BKD dalam menentukan tes CPNS.
Sementara Kepala Inspektorat Daerah Akun Kurniadi mengatakan sesuai surat Kemenpan RB, masing-masing organisasi perangkat daerah harus melakukan perifikasi sebelum diajukan Nomor Induk Kepegawaian ke BKN.
"Masing-masing instansi sebelum meminta NIK ke BKN wajib memperifikasi apabila tidak memenuhi persyaratan tidak diangkat," pungkasnya.
Audiensi sendiri dihadiri oleh Ketua DPRD Ucok Ujang Wardi, Ketua Komisi I Komarudin, Kepala Inspektorat Daerah Akun Kurniadi, BKD diwakili Agus Djamaludin, puluhan Satuan Polisi Pamong Praja pun turut hadir karena sebelumnya disukan akan ada demonstrasi. (sei/man)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ingin Ajukan Formasi 2.000 CPNS 2014
Redaktur : Tim Redaksi