jpnn.com - JAKARTA -- Forum Honorer Indonesia (FHI) FHI meminta pemerintah tidak melakukan tes dalam rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dari jalur tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam kategori satu (K1) dan kategori dua (K2). Alasannya, tenaga honorer selama ini sudah mempunyai pengalaman dalam bekerja, loyalitas dan pengabdian.
"Pelaksanaan tes hanya akan memboroskan anggaran negara, Membuka ruang terjadinya KKN dalam rekrutmen, memungkinkan terjadinya pembengkakan data yang akhirnya menyisihkan tenaga honorer yang murni sudah lama mengabdi," kata Ketua Dewan Pembina FHI Pusat Hasbi dalam siaran persnya, Minggu (9/2).
BACA JUGA: Diusung Capres, SDA Minta Kader PPP Pede Menangkan Pileg
FHI, lanjut Hasbi, memahami kebutuhan pemerintah dalam ketersediaan SDM yang berkompetensi. Tapi paling tidak pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga honorer untuk meningkatkan kompetensinya. Oleh karena itu FHI meminta pemerintah untuk tidak melakukan tes dalam rekrutmen PPPK dari jalur tenaga honorer yang tidak terakomodir dalam K1 dan K2.
"FHI meminta pemerintah mendata BASE kan tenaga honorer yang ada saat ini untuk diproritaskan menjadi PPPK secara otomatis, tanpa tes dan diangkat bertahap sesuai kebutuhan di masing-masing instansi serta daerah di mana tenaga honorer bertugas selama ini," bebernya. (esy/jpnn)
BACA JUGA: SBY: Tiada Hari tanpa Kritik dan Kecaman
BACA JUGA: Berharap Pengumuman CPNS Tetap Digelar Besok
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ridwan Saidi Minta Publik Berhenti Sanjung Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi