jpnn.com, JAKARTA - Honorer Satpol PP sudah siap berdemo. Rencana demo besar-besaran terus dimantapkan.
Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Seluruh Indonesia Fadlun Abdillah mengungkapkan rapat persiapan unjuk rasa pada Selasa, 18 Oktober menghasilkan beberapa kesepakatan. Salah satunya, aksi unjuk rasa tidak hanya dipusatkan di gedung DPR RI, tetapi kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
BACA JUGA: Rumah Dikepung Preman dan Satpol PP, Wanda Hamidah Puji Sikap Tegas Wanita Ini
"Rencana titik kumpul di Gelora Bung Karno (GBK). Selanjutnya, menuju DPR RI dan KemenPAN-RB," kata Fadlun kepada JPNN.com, Rabu (19/10).
Dia menyebutkan kapan pelaksanaan demo besar-besaran masih tentatif. Lagi dicari tanggal yang pas. Rencananya aksi 3 hari 2 malam, mulai senin sampai rabu.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Satpol PP Sebut PNS Harga Mati, 2,2 Juta Honorer Bergejolak, Tolak Outsourcing
Bagi honorer Satpol PP yang tidak bisa datang ke Jakarta karena masalah akomodasi, Fadlun meminta agar berdoa bersama selama demo berlangsung.
"Honorer Satpol PP di daerah harus tetap berkoordinasi dengan DPRD kabupaten/kota dengan melakukan aksi di daerah masing masing serempak sekaligus meminta dukungan terhadap aksi FKBPPPN," ucapnya.
BACA JUGA: 90 Ribu Honorer Satpol PP Habis Kesabaran, Rancang Demo Besar-besaran, PNS Harga Mati!
Dia menegaskan aksi FKBPPPN seluruh Indonesia tujuannya meminta regulasi untuk pengangkatan 90 ribu honorer Satpol PP menjadi PNS. Selain itu, mereka juga menagih janjj Komisi II DPR RI membentuk pansus pengangkatan PNS dari honorer Satpol PP.
"Saya meminta tiap-tiap DPW FKBPPPN se-pulau Jawa dan Banten agar mengerahkan secara penuh kekuatan anggota Satpol PP," ucapnya.
Dia menegaskan rencana demo besar-besaran bukan gertak sambal. Mereka akan menunjukkan bahwa Satpol PP sudah gerah dengan kebijakan pemerintah yang diskriminasi.
Bertahun-tahun, kata Fadlun, tidak ada formasi PNS untuk Satpol PP, sehingga tidak terasa usia mereka makin bertambah. 90 ribu honorer Satpol PP usianya di atas 35 tahun.
"Nasib kami dibiarkan tanpa ada kesempatan ikut tes, sekarang usia sudah lebih dari 35 tahun sehingga butuh regulasi baru untuk pengangkatan PNS," tegasnya.
Fadlun meminta jangan sampai pemerintah menggiring honorer Satpol PP dijadikan PPPK atau malah dialihkan ke outsourcing.(esy/jpnn)
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Mesyia Muhammad