JAKARTA - Enam orang delegasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota, Selasa (8/1). Mereka meminta Jokowi untuk tidak memberi izin terhadap rencana perluasan kantor kedutaan besar (kedubes) Amerika Serikat di Jakarta.
HTI menilai perluasan kantor kedubes AS hanya akan memperkuat kedudukan negara Paman Sam di Indonesia. Pasalnya, fungsi intelijen, fungsi ekonomi dan politik AS di Indonesia akan semakin luas.
"Sementara kita tahu Amerika adalah negara penjajah. Secara ekonomi, politik, dan intelejen," ujar Juru bicara DPP HTI, Farid Wadjdi usai pertemuan, Selasa (8/1).
Menurut Farid, saat ini kedubes AS belum mengantongi Izin mendirikan Bangunan (IMB) bagi kantornya yang baru. Sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan IMB, Jokowi didesak untuk tidak memberi izin kepada kedubes AS.
Menurut Farid, keberanian Jokowi yang dikenal sebagai sosok pro rakyat dipertaruhkan dalam hal ini. Jika IMB untuk kedubes AS dikeluarkan maka HTI menyimpulkan bahwa Jokowi telah membantu melanggengkan dominasi asing di Indonesia.
"Pak Jokowi menyampaikan akan mempelajari itu dan akan menyampaikan pada pihak-pihak yang terkait. Kalau Pak Jokowi pro rakyat, kami yakin (setuju dengan HTI). Tapi kalau memberi izin, kita menganggap apa yang disampaikan itu hanya omong kosong, sama dengan pemimpin yang lain," tandas Farid.
Pagi tadi puluhan massa HTI juga sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sejak pukul 10.00 WIB mereka menyerukan penolakan terhadap rencana perluasan kedubes AS. (dil/jpnn)
HTI menilai perluasan kantor kedubes AS hanya akan memperkuat kedudukan negara Paman Sam di Indonesia. Pasalnya, fungsi intelijen, fungsi ekonomi dan politik AS di Indonesia akan semakin luas.
"Sementara kita tahu Amerika adalah negara penjajah. Secara ekonomi, politik, dan intelejen," ujar Juru bicara DPP HTI, Farid Wadjdi usai pertemuan, Selasa (8/1).
Menurut Farid, saat ini kedubes AS belum mengantongi Izin mendirikan Bangunan (IMB) bagi kantornya yang baru. Sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan IMB, Jokowi didesak untuk tidak memberi izin kepada kedubes AS.
Menurut Farid, keberanian Jokowi yang dikenal sebagai sosok pro rakyat dipertaruhkan dalam hal ini. Jika IMB untuk kedubes AS dikeluarkan maka HTI menyimpulkan bahwa Jokowi telah membantu melanggengkan dominasi asing di Indonesia.
"Pak Jokowi menyampaikan akan mempelajari itu dan akan menyampaikan pada pihak-pihak yang terkait. Kalau Pak Jokowi pro rakyat, kami yakin (setuju dengan HTI). Tapi kalau memberi izin, kita menganggap apa yang disampaikan itu hanya omong kosong, sama dengan pemimpin yang lain," tandas Farid.
Pagi tadi puluhan massa HTI juga sempat menggelar aksi unjuk rasa di depan Balai Kota DKI Jakarta. Sejak pukul 10.00 WIB mereka menyerukan penolakan terhadap rencana perluasan kedubes AS. (dil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi Diharapkan Cekatan Putuskan Nasib MRT
Redaktur : Tim Redaksi