jpnn.com, JAKARTA - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) G. Budisatrio Djiwandono menyampaikan progres pembangunan ibu kota baru.
Menurutnya, pembangunan ibu kota baru bakal turut meratakan pengembangan infrastruktur di wilayah Kalimantan Timur.
BACA JUGA: Berita Terkini Ibu Kota Baru, Ada Ancaman Serius, Mohon Diperhatikan
“Kami etuju perlu adanya pemerataan konektivitas dari setiap kabupaten/kota mulai dari Berau sampai Paser yang menjadi pintu masuk tetangga dari Kalimantan Selatan dan Kalimantan Utara,” katanya Konsultasi Publik RUU IKN di Jakarta, Selasa.
Budi menyebut pembangunan tidak hanya dilakuan di ibu kota baru saja, tetapi juga daerah penyangganya.
BACA JUGA: Sri Mulyani Bocorkan Hal Penting soal Ibu Kota Baru
"Hal itu adalah tanggung jawab pemerintah," ucapnya.
Selain itu, pemerintah juga memperhatikan ketahanan pangan bagi Kalimantan Timur dengan mendatangkan beras, gula, daging dan lain-lain dari luar Kaltim.
Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh masyarakat Kalimantan Timur beserta Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan menetap di IKN tidak terganggu ketersediaan pangannya.
“Berapa banyak komoditas yang kita datangkan dari Sulawesi Selatan, Jawa Timur dan Lampung ini kita siapkan. Jangan sampai nanti ada sekitar 571 juta orang PNS yang akan menetap tapi pangannya terganggu,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan IKN merupakan kesempatan untuk melakukan transformasi ekonomi Kaltim.
Pasalnya, selama ini bergantung pada minyak, gas dan batu bara.
Oleh karena itu, pemerintah dan para stakeholder dapat mulai menyiapkan lahan-lahan lumbung pangan.
“Kami sama-sama mempersiapkan lahan-lahan lumbung pangan yang baru, lahan-lahan sawah yang memiliki pertanian modern, budidaya dan hortikultura modern, peternakan modern di Kaltim,” jelas Budi. (antara/jpnn)
Jangan Sampai Ketinggalan Video Pilihan Redaksi ini:
Redaktur & Reporter : Elvi Robia