JAKARTA - Kementerian/lembaga (K/L) jadi target utama partai politik untuk mencari rente dan melanggengkan kekuasaan. Itu sebabnya parpol mati-matian berebut menempatkan orang-orangnya di K/L.
"Setelah berkuasa, mereka akan membawa gerbong untuk memastikan kepentingan partai tetap terjaga. Proyek dan bantuan akan diarahkan kepada pengusaha, kelompok, atau daerah yang memiliki relasi dengan mereka," ungkap Ade Irawan, deputi Coordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Senin (15/4).
Sedangkan posisi birokrasi, lanjutnya, hanya menjadi pelaksana teknis untuk memuluskan semua kebijakan tersebut. Dia mencontohkan kasus korupsi wisma atlit Sea Games, sejumlah birokrasi yang terlibat hanya menindaklanjuti perintah atasan.
"Beberapa anggota komite pembangunan wisma atlit memang turut memperoleh fee, tapi posisi mereka hanya menjalankan hasil negosiasi bos mereka dengan pengusaha dan politisi," terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, walau secara teknis mereka yang mengeksekusi anggaran, namun feenya justru paling kecil dibandingkan poitisi dan elit di kementerian. Contohnyanya fee yang diduga diterima komite pembangunan.
"Pada dasarnya korupsi oleh birokrasi tidak melulu berkaitan kesejahteraan, pengawasan, maupun tata kelola. Faktor politisi yang justru berkontribusi besar membuat birokrasi sakit. Birokrasi masih ditempatkan sebagai mesin bagi kepentingan politik dan ini yang tidak tersentuh dalam reformasi birokrasi," tandasnya.(esy/jpnn)
"Setelah berkuasa, mereka akan membawa gerbong untuk memastikan kepentingan partai tetap terjaga. Proyek dan bantuan akan diarahkan kepada pengusaha, kelompok, atau daerah yang memiliki relasi dengan mereka," ungkap Ade Irawan, deputi Coordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), di Jakarta, Senin (15/4).
Sedangkan posisi birokrasi, lanjutnya, hanya menjadi pelaksana teknis untuk memuluskan semua kebijakan tersebut. Dia mencontohkan kasus korupsi wisma atlit Sea Games, sejumlah birokrasi yang terlibat hanya menindaklanjuti perintah atasan.
"Beberapa anggota komite pembangunan wisma atlit memang turut memperoleh fee, tapi posisi mereka hanya menjalankan hasil negosiasi bos mereka dengan pengusaha dan politisi," terangnya.
Lebih lanjut dikatakan, walau secara teknis mereka yang mengeksekusi anggaran, namun feenya justru paling kecil dibandingkan poitisi dan elit di kementerian. Contohnyanya fee yang diduga diterima komite pembangunan.
"Pada dasarnya korupsi oleh birokrasi tidak melulu berkaitan kesejahteraan, pengawasan, maupun tata kelola. Faktor politisi yang justru berkontribusi besar membuat birokrasi sakit. Birokrasi masih ditempatkan sebagai mesin bagi kepentingan politik dan ini yang tidak tersentuh dalam reformasi birokrasi," tandasnya.(esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Toto Hutagalung Dicecar Soal Hakim Setyabudi
Redaktur : Tim Redaksi