ICW Tuding Pemerintah Lindungi Koruptor

JAKARTA - Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Emerson Juntho, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak pilih-pilih dalam mengeluarkan instruksi untuk menangkap buronan korupsiEmerson mengatakan, SBY seharusnya memberikan posisi yang sama untuk perburuan koruptor

BACA JUGA: Biaya Pemulangan Nazaruddin Dianggap Rawan Diselewengkan

Berbicara dalam diskusi bertema "Nazaruddin Pulang" di Jakarta, Sabtu (13/8), Emerson menuding SBY hanya memerintahkan untuk menangkap NazaruddinSementara untuk buronan lain seperti Nunun Nurbaiti ataupun Anggoro Widjojo, justru SBY tidak memberi instruksi khusus

BACA JUGA: Mendarat di Halim, Nazaruddin Dipastikan Tak Langsung ke KPK

"Presiden harus hati-hati mengeluarkan perintah, takutnya ada bias kepentingan," kata Emerson.

Selain itu, kata Emerson, pemerintah justru terkesan mendukung dan memelihara para koruptorHal itu terlihat dari lambanya Presiden untuk mengeluarkan surat izin pemeriksaan terhadap kepala daerah yang diduga terlibat korupsi.

Di tempat sama, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Denny Indrayana, membantah anggapan bahwa SBY lamban  dalam mengeluarkan surat izin pemeriksaan kepala daerah

BACA JUGA: Istana Minta Jaksa dan Polisi Tak Ikut Garap Nazaruddin

Denny malah mengungkapkan, izin pemeriksaan kepala daerah justru sering dijadikan praktik mafia hukum oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Menurutnya, Presiden sama sekali tidak pernah memperlambat izin pemeriksaan terhadap kepala daerahKenyataanya, kata Denny, karena memang banyak surat izin yang belum sampai ke Presiden tapi disebutkan sudah sampai ke meja presiden.

"Praktek mafia kita sudah merambat ke mana-manaAda izin yang disampaikan tapi tidak sampai ke PresidenPresiden tidak ada hal dengan itu, mau yang terlibat orang Demokrat, kalau dia salah di proses hukum saja," ujar Denny.(kyd/jpnn)

BACA ARTIKEL LAINNYA... Ada Penderita GBS di Purwokerto