jpnn.com - JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Justice Watch (IJW) Akbar Hidayatullah menegaskan, Surat Keputusan Jaksa Agung terkait pencopotan Kajati Maluku Chuck Suryosumpeno sangat subjektif dan tendensius. "Dasar pertimbangannya ngawur," tegas Akbar dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (10/12).
Dia mempertanyakan, bagaimana bisa Chuck sebagai seorang pimpinan Satgassus Penyelesaian Barang Rampasan dan Barang Sita Eksekusi periode 2011-2013 yang berubah menjadi Kepala Pemulihan Aset pada 2014 dipersalahkan. Sedangkan bawahan yang berbuat salah tidak dipersalahkan terlebih dahulu. "Bagaimana bisa seorang pimpinan dipersalahkan terlebih dahulu, sedangkan bawahan yang berbuat salah tidak dipersalahkan," ujarnya.
BACA JUGA: Rp 950 Miliar untuk Rusun Pasar Rumput
Akbar pun mengingatkan, selama bertugas Chuck telah membawa reformasi ke lingkungan kejaksaan di era kepemimpinan dua Jaksa Agung sebelumnya, Hendarman Supandji dan Basrief Arief. "Jaksa Agung Hendarman dan Basrief prestasinya salah satunya di pemulihan aset. Chuck yang terbaik di bidang pemulihan aset," kata Akbar.
Menurut Akbar, ketika masih menjabat di Satgassus dan PPA, Chuck sudah berhasil mengembalikan aset ke kas negara Rp 1,2 triliun lebih. Namun di era Prasetyo ini, PPA hingga Desember baru mampu mengembalikan aset Rp 12 miliar.
BACA JUGA: Fahri Hamzah Anggap Orang Ini Tak Layak Jadi Presiden
Lebih lanjut dia menegaskan, ada semacam ketakutan di kejaksaan jika PPA di bawah pimpinan Chuck semakin kuat. Pasalnya, PPA bisa memiskinkan koruptor. "Koruptor itu takut dimiskinkan. Koruptor tidak takut di penjara karena bisa dapat potongan hukuman," ungkap Akbar.
Lebih lanjut, Akbar mendukung langkah Chuck menggugat SK Jaksa Agung lewat PTUN. Menurut dia, jika Chuck nanti menang maka putusan itu harus dijalankan. "Eksekutorial putusan PTUN itu bisa perdata atau pidana. Kalau tidak dilaksanakan, maka Jaksa Agung melanggar sumpah jabatan," tegas dia. (boy/jpnn)
BACA JUGA: Pengamat Sarankan Chuck Suryosumpeno Gugat Dua Hal
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Saran Ketua DPD RI agar Korupsi Bisa Ditekan
Redaktur : Tim Redaksi