jpnn.com, JAKARTA - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Komunikasi dan Informatika Septriana Tangkary mengatakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan sebuah upaya proses percepatan pembangunan, pemerataan, dan pemberdayaan kawasan Indonesia Timur.
“Penetapan IKN diharapkan dapat menjadi katalis untuk menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di Pulau Kalimantan dan wilayah Indonesia Timur secara umum," ujar Septriana seperti dikutip, Jumat (8/12).
BACA JUGA: Ganjar Berkomitmen Lanjutkan Pembangunan IKN, Pendekatannya Berbeda dengan Capres Lain
Hal ini disampaikan Septriana dalam acara Temu Influencer dengan tema "Mewujudkan Visi Smart City dalam Transformasi Ibu Kota Nusantara", di The Rinra Hotel, Makassar beberapa waktu yang lalu.
Oleh karena itu, selain peran dan partisipasi masyarakat, rencana pemindahan IKN ke Kalimantan Timur tentunya harus dibarengi dengan pengelolaan strategi komunikasi publik yang baik.
BACA JUGA: Ganjar Punya Ide soal Pelibatan Warga Lokal di Proyek IKN
Ada begitu banyak aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pemindahan IKN, seperti, aspek sosiologis, geografis, geopolitik, ekonomi, dll.
"Semua aspek tersebut akan terus menjadi isu perbincangan di masyarakat," ucap Septriana.
BACA JUGA: Ganjar Berkomitmen Melanjutkan Pembangunan IKN, Singgung Ide Bung Karno
Direktur Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Agus Gunawan menjelaskan ada sembilan generator ekonomi di IKN.
Agus menjelaskan sembilan generator itu yakni Pusat Pemerintahan Nasional, Pusat Ekonomi, Bisnis, dan Keuangan; Energi Terbarukan; Pusat Hiburan dan Olahraga; Layanan Edukasi; Inovasi dan Riset.
Lalu, Pusat Distribusi dan Perdagangan Komoditas; Pusat Agroindustri dan Industri Pangan; dan Pusat Kegiatan Pertanian dan Perikanan.
Agus menambahkan ada tiga prinsip pengembangan energi dalam Rencana Induk Nusantara, yaitu Resilience, Affordable, dan Sustainable.
Nantinya, 100 persen kebutuhan energi di IKN akan terpenuhi melalui instalasi kapasitas energi terbarukan.
Agus menilai untuk mencapai Key Performance Indicator (KPI) 100 persen energi terbarukan dan net zero emission pada 2045 di IKN, diperlukan transisi energi dalam penyediaan tenaga listrik.
Adapun transisi energi dilakukan melalui pembangkit listrik terbarukan yang didukung oleh sistem penyimpanan, pemanfaatan pasokan listrik dari sistem ketenagalistrikan Kalimantan.
"Terdiri dari generator energi baru terbarukan, dan penerapan sistem jaringan cerdas (smart grid)," ujarnya.
Belajar dari Smart City Kota Makassar
Plt. Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar Ismawaty Nur menjelaskan konsep smart city di Makassar sedikit berbeda dengan yang ada di kota-kota lain.
Ismawaty menjelaskan Makassar menyelipkan kearifan lokal yaitu Somberé, yang artinya adalah keramahan, kebaikan, dan persaudaraan.
Jika smart city adalah perangkat keras dan lunak, maka Somberé adalah perangkat hati atau. heartware, jadi melayani dengan hati.
"Somberé dan smart city merupakan platform dan induk kota pintar Makassar. Somberé dan smart city is when high touch meets high tech. Artinya, pelayanan publik dengan hati yang lebih cepat, efisien, mudah diakses. Smart city bagi Kota Makassar harus berujung pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ucap Ismawaty.(mcr10/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul