jpnn.com, JAKARTA -
Pemerintah pusat tengah menyusun program bantuan sosial khusus warga DKI Jakarta agar tidak mudik ke kampung halaman. Sejauh ini, pemerintah pusat tengah menyusun bagaimana teknis dan aturan agar bantuan tersebut tepat sasaran.
"Kami berkoodinasi dengan baik dengan Pemda DKI karena ada 3,7 juta masyarakat yang harus dirawat. Kami sudah bertukar data dengan Pak Gubernur dan kami sudah memfinalisasinya. Misalnya, nanti karena pemberian voucher, bawaan barang bansos itu tetap melibatkan Grab dan GoJek sehingga mereka ada kerjaan juga dan nanti akan terbentuk mekanisme sendiri," kata Luhut setelah menggelar rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo melalui telekonferensi, Kamis (2/4).
BACA JUGA: Pemerintah Tidak Melarang Mudik
Sementara itu, Menteri Sosial Juliari P Batubara mengatakan, Presiden Joko Widodo memerintahkan dirinya untuk membuat program khusus bagi DKI agar mengurangi lonjakan arus mudik. Oleh karena itu, kata dia, pihaknya memutuskan pemberian bantuan sosial khusus bagi rakyat Jakarta.
"Bapak presiden juga tadi meminta kepada kami dalam dua minggu bisa merealisasikan bantuan di DKI. Mengenai besaran dan mekanisme kami akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian, Mendagri, Menkeu, dan Menko Kemaritiman," kata dia.
BACA JUGA: Jokowi Khawatir Arus Mudik WNI dari Malaysia Memperparah Penyebaran Corona
Juliari mengaku masih membicarakan mekanisme dan teknis pemberian bantuan tersebut. Dia menilai program itu tidak mudah, termasuk pengaplikasiannya bisa menekan angka arus mudik.
"Tidak bisa dijamin 100 persen, kami belum ketemu mekanismenya atau penerapannya di lapangan, tetapi program khusus ini kita berharap penerimanya tidak mudik, sehingga nanti detail di lapangan seperti apa, kami pikirkan antara kami dan Pemprov DKI," kata dia. (tan/jpnn)
BACA JUGA: Update Corona 2 April 2020: Ada Tambahan 113 Kasus Lagi, Paling Banyak di DKI
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga