jpnn.com - MENTERI Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi ikut mengamati polah-polah Menteri Kabinet Kerja. Khususnya terkait aksi-aksi koboi atau blusukan sejumlah Menteri.
Dia menyadari aksi itu akan mendapat respon positif dan negatif. Bagi pihak yang merespon negatif, aksi pejabat turun ke masyarakat itu bakal dicap pencitraan. Sedangkan bagi yang berpadangan positif, aksi blusukan itu sebagai bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.
BACA JUGA: PNS Dilarang Gelar Acara di Hotel, PHRI Komplain
"Aksi blusukan para Menteri ini seperti yang dicontohkan langsung Presiden Jokowi," katanya di Cirebon kemarin.
Menurut Menteri kelahiran Bandung, tetapi besar di Cirebon itu, blusukan Menteri yang didasari dengan motivasi pencitraan tidak akan langgeng. Kalau hanya berorientasi pencitraan, aksi blusukan hanya bertahan sebulan sampai dua bulan ke depan saja.
BACA JUGA: KPK Tunggu Laporan Kemendagri Kasus RAPBD Riau
"Mari buktikan bersama. Bagaimana kiprah Menteri Kabinet Kerja setahun, dua tahun, hingga lima tahun ke depan," papar dia.
Meskipun ada yang menganggap negati aksi blusukan para Menteri, Yuddy mengatakan akan tetap menjalankannya. Dia mengaku tidak bisa bekerja di belakang meja saja sambil menunggu laporan anak buah. Sebab ada kalanya laporan anak buah berbau ABS (asal bapak senang).
BACA JUGA: Golkar Butuh Sosok Pemimpin Baru
Dalam kunjungan kerjanya di Cirebon-Jumat-Sabtu kemarin (7-8/11) dipakai Yuddy untuk bernostalgia. Dia mengunjungi SMPN 1 Cirebon dan SMAN 2 Cirebon. Di sekolah itu, Yuddy kecil menuntut ilmu.
"Pak Yuddy bisa menjadi teladan untuk generasi muda. Saya ikut bangga," kata Mochammad Dandy Sutanto, teman SMA Yuddy.
Dalam kunjungannya kali ini, Yuddy berangkat ke Cirebon dengan menggunakan kereta api Cirebon Ekspress. Di Cirebon, Yuddy melanjutkan aksi koboi-nya. Pada umumnya, pejabat yang berkunjung ke daerah menginap di hotel mewah.
Tetapi Yuddy malah menginap di Pondok Pesantren Nuurusshiddiq. Sejak sekolah dulu, Yuddy mengaku sudah akrab dengan dunia pesantren.
"Saya sengaja memilih menginap di pesantren," kata dia. Selain bisa berdiskusi gayeng dengan lingkungan pesantren, juga bisa mengalihkan anggaran sewa hotel untuk disumbangkan ke pesantren.
Yuddy mengatakan, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kepada seluruh pejabat pemerintahan untuk melakukan penghematan nasional. Dia memaknai penghematan nasional itu seperti mengurangi rapat-rapat atau kegiatan lain di hotel-hotel. Sebaliknya lebih mengoptimalkan gedung-gedung pertemuan milik instansi pemerintahan.
Penghematan lainnya, dia tetap menggunakan mobil dinas peninggalam Menteri PAN-RB Azwar Abubakar. Menurut dia mobil dinas Toyota Crown Royal Saloon peninggalan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II masih nyaman dikendarai. Efisiensi lainnya adalah penggunaan sarana prasarana penunjang kinerja aparatur pemerintah.
Selain bernostalgia ke SMP dan SMA-nya dulu dan menginap di pesantren, Yuddy juga menyempatkan berkunjung ke unit pelayanan gerai samsat di Cirebon. Menurut Yuddy, pelayanan samsat merupakan satu di antara sekian banyak pelayanan vital. Sehingga perlu dijaga kualitas pelayanannya.
Aksi ekstrim Yuddy sejatinya sudah dilakukan sejak sehari setelah dilantik pada Senin pekan lalu (27/11). Di antaranya dia membuat aplikasi penampung laporan masyarakat. Sesaat setelah dilantik, hampir semua Menteri mendapat kiriman ribuan SMS. Baik itu ucapan selamat dari kolega, hingga wadulan masalah dari masyarakat yang sama sekali tidak dikenal.
Bagaimana SMS itu bisa masuk? Yuddy menjelaskan ada pihak yang iseng menyebar nomor handphone para Menteri Kabinet Kerja. Bahkan nomor handphone itu juga disebar lewat media sosial Twitter. Meski agak menyesalinya, Yuddy berupaya mengambil sisi positifnya.
"Saya anggapa sekarang melapor masalah ke Menteri langsung cukup mudah," jelas dia. Tetapi dengan cara itu, laporan masalah dari masyrakat bisa tidak efektif dan tidak terbaca para Menteri. Politisi partai Hanura itu mengakui, jika membaca SMS satu persatu, bisa menyita waktu kerjanya.
Akhirnya diciptakanlah aplikasi pengaduan kita (Siduta). Aplikasi pengaduan ini bisa dibuka di: siduta.menpan.go.id. Di website itu, sudah disiapkan form pengaduan. Pengaduan apapun bisa dimasukkan ke siduta ini. Nanti oleh operator, pengaduan akan diteruskan ke instansi terkait."
Hingga 6 November lalu, sudah ada 2.346 pengaduan yang masuk. Perkembangan sementara, ada 744 pengaduan yang sudah diproses. Pengaduan paling banyak terkait tes CPNS, pengangkatan tenaga honorer, pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan pencatatan sipil.
Aksi "gila" lain Yuddy adalah rencananya menerapkan moratorium atau penghentian sementara tes CPNS. Tidak tanggung-tanggung, moratriium diterapkan lima tahun sejak 2015 nanti. Alasannya adalah, pemerintah akan mengitung dengan detail lagi kebutuhan CPNS secara nasional.
Kebijakan ini sontak membuat gaduh di masyarakat. Apalagi pengangkatan honorer belum beres. Kemudian tes CPNS 2014 juga masih berlangsung. Akhirnya Yuddy berupaya meredam opini masyarakat.
Dia menuturkan, moratorium itu tidak menutup total pengadaan CPNS baru. Tetapi merekrut sesuai dengan kebutuhan yang nyata, bukan kebutuhan yang dibuat-buat. Saat ini jumlah CPNS sekitar 3,4 juta orang. "Pengadaan CPNS baru itu konsekuensinya penyiapan anggaran gaji yang tidak sedikit," papar dia."
Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulistyo menuturkan, kebijakan moratorium CPNS baru sah-sah saja. Asalkan ditetapkan dengan dasar yang kuat.
"Khusus untuk posisi guru, sekarang masih kekurangan," tutur Sulistyo. Sehingga kebijakan moratorium CPNS untuk formasi guru tidak tepat.
Sulistyo mengingatkan bahwa pendataan guru oleh pemerintah sangat jelek. Jumlah guru hasil pendataan pendataan tidak konsisten.
Dia berharap sebelum moratkrum itu diterapkan, pemerintah memperbaiki data jumlah dan kebutuhan guru. "Mengeluarkan kebijakan yang heboh boleh saja. Asalkan tidak meresahkan," tandas Sulistyo. (wan)
BACA ARTIKEL LAINNYA... JK: Jangan Kembali ke Jaman Orde Baru dong
Redaktur : Tim Redaksi