JAKARTA - Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair), Airlangga Pribadi mengatakan Indonesia membutuhkan pemimpin yang berkarakter transformatif leader. Pemimpin seperti ini adalah mampu mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama.
"Indonesia butuh pemimpin yang transformatif leader dan mampu mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama," kata Airlangga Pribadi, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (12/7).
Menurutnya, saat ini banyak orang muncul kepermukaan sebagai calon presiden lebih memenuhi kreteria calon pemimpin nasional dengan karakter konsep leader. Terlebih di saat negeri ini berada di tengah-tengah globalisasi. Pemimpin nasional yang mestinya dimunculkan harus berorientasi kepada kebutuhan untuk mengakselearsi fenomena globalisasi yang nyaris membebaskan suatu bangsa dari batas-batas negara, ujar Airlangga Pribadi.
Lebih lanjut dia mengkritisi hal terburuk dari kepemimpinan daerah hingga nasional yakni sama-sama tidak punya kapasitas membela hak yang sangat prinsipil dan hakiki sebagai yang terjadi di Madura dan Bogor.
"Ini konsekuensi dari tipisnya rasa dan pengetahuan pemimpin terhadap dasar-dasar berdirinya negara ini yaitu Kebhinekaan hingga tirani mayoritas menjadi merajalela dimana-mana," kata Airlangga Pribadi.
Terakhir dia mengingatkan agar partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang oleh konstitusi diberi wewenang untuk mengajukan Capres agar tidak melanjutkan warisan Orde Baru dalam suksesi kepemimpinan.
"Orde Baru selalu menggulirkan proses pergantian kepemimpinan nasional hanya di Pusat atau maksimal di Pulau Jawa. Padahal Indonesia itu sangat luas," imbuh Airlangga Pribadi. (fas/jpnn)
"Indonesia butuh pemimpin yang transformatif leader dan mampu mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama," kata Airlangga Pribadi, di gedung DPD, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Jumat (12/7).
Menurutnya, saat ini banyak orang muncul kepermukaan sebagai calon presiden lebih memenuhi kreteria calon pemimpin nasional dengan karakter konsep leader. Terlebih di saat negeri ini berada di tengah-tengah globalisasi. Pemimpin nasional yang mestinya dimunculkan harus berorientasi kepada kebutuhan untuk mengakselearsi fenomena globalisasi yang nyaris membebaskan suatu bangsa dari batas-batas negara, ujar Airlangga Pribadi.
Lebih lanjut dia mengkritisi hal terburuk dari kepemimpinan daerah hingga nasional yakni sama-sama tidak punya kapasitas membela hak yang sangat prinsipil dan hakiki sebagai yang terjadi di Madura dan Bogor.
"Ini konsekuensi dari tipisnya rasa dan pengetahuan pemimpin terhadap dasar-dasar berdirinya negara ini yaitu Kebhinekaan hingga tirani mayoritas menjadi merajalela dimana-mana," kata Airlangga Pribadi.
Terakhir dia mengingatkan agar partai politik sebagai satu-satunya lembaga yang oleh konstitusi diberi wewenang untuk mengajukan Capres agar tidak melanjutkan warisan Orde Baru dalam suksesi kepemimpinan.
"Orde Baru selalu menggulirkan proses pergantian kepemimpinan nasional hanya di Pusat atau maksimal di Pulau Jawa. Padahal Indonesia itu sangat luas," imbuh Airlangga Pribadi. (fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Tes CPNS Tahun Ini tak Serentak
Redaktur : Tim Redaksi