jpnn.com, MANILA - Di sela kunjungannya ke Filipina, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan bilateral dengan State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi (Daw Suu).
Pertemuan tersebut dilaksanakan di ruang Hotel Sofitel, Manila, Sabtu (29/4), sebelum bertolak menuju acara pembukaan KTT ASEAN ke-30.
BACA JUGA: Jokowi Hadiri Pembukaan KTT ASEAN ke-30 di Manila
Dalam pertemuan itu, Jokowi didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan dalam pertemuan sekira 30 menit, Daw Suu menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Indonesia yang selama ini telah membantu Myanmar menyelesaikan permasalahan di Rakhine State.
BACA JUGA: Indonesia-Filipina Akan Terhubung Dengan Jalur Kapal
"Daw Suu menyampaikan bahwa situasinya memang tidak mudah, tetapi komitmen pemerintah Myanmar sangat kuat untuk memperbaiki situasi yang ada di Rakhine State," ujar Retno.
Presiden Jokowi kemudian menyampaikan kepada Daw Suu bahwa kestabilan sebuah pemerintahan merupakan hal yang harus terus dipelihara.
BACA JUGA: Menhub Sepakat Tandatangani Deklarasi Bersama dengan Filipina
Sebab, kestabilan politik di Myanmar juga memiliki implikasi yang luas di kawasan, khususnya di Asia Tenggara.
Jokowi juga menawarkan bantuan kerja sama kepada pemerintah Myanmar.
Tidak hanya bantuan yang bersifat segera seperti pengiriman kontainer bantuan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu, tapi juga kerja sama antara kedua negara yang bersifat jangka menengah dan jangka panjang.
"Intinya adalah agar Rakhine State ini bisa berkembang menjadi sebuah wilayah yang maju secara inklusif, yang tidak terjadi diskriminasi, dan sebagainya. Tadi Presiden mengatakan antara lain program-programnya yang kita tawarkan adalah program untuk kesehatan, untuk pendidikan, untuk livehood program, dan lainnya," jelas dia.
Saat pertemuan, Jokowi dan Daw Suu sempat membicarakan seputar pembangunan rumah sakit di Rakhine.
Daw Suu mengatakan semua masalah perizinan telah selesai sehingga konstruksi dapat dimulai sesegera mungkin.
Lebih lanjut, dalam pertemuan yang berlangsung hangat dan bersahabat itu juga dibicarakan mengenai pengembangan kapasitas sumber daya Myanmar, utamanya mengenai kebutuhan akan pelatihan bagi para polisi Myanmar.
"Jadi secara nasional kalau dilihat dari jumlah, maka Myanmar itu hanya memiliki separuh dari kebutuhan polisi. Pernah disebut bahwa jumlah yang dimiliki sekitar 80 ribu tetapi sebenarnya jumlah yang diperlukan adalah 160 ribu. Daw Suu mengatakan ingin bekerja sama dengan Indonesia dalam rangka capacity building untuk polisi," pungkasnya.(fat/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Jokowi: Sudah Bertahun-Tahun Anggaran Tidak Pernah Fokus
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam