JAKARTA-- Komitmen pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk membantu Palestina semakin konkrit. Mulai dibangun kerjasama tiga pihak menggandeng pemerintah Jepang dan secara spesifik mulai melibatkan peran swasta.
Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, mengatakan untuk melengkapi upaya dalam tataran bilateral juga pada tataran global, RI menjalin kerja sama triangular agar memperluas bantuan pembangunan untuk Palestina. Kerjasama tiga pihak itu terdiri atas RI, Jepang, dan Palestina sebagai pihak penerima bantuan.
"Kami juga melibatkan berbagai mitra pembangunan lainnya untuk menjalin kerja sama serupa," kata Marty tertulis dalam pidato yang disampaikan pada Konferensi Negara-Negara Asia Timur bagi Pembangunan Palestina (CEAPAD " Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development) di Tokyo, Jepang, Kamis (14/2).
Jenis kerjasama inovatif, menurutnya, harus terus dimajukan. Di tahun-tahun mendatang, Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan bantuan bagi Palestina. Indonesia juga akan bekerjasama dengan Otoritas Palestina dalam mengembangkan program bantuan dan kegiatan serta dalam membuat inisiatif baru dalam kerja sama pembangunan Palestina.
"Hal ini memang harus menjadi sudut pandang kita. Sebagaimana disampaikan Presiden Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, minggu lalu pada KTT OKI di Kairo, kita perlu melangkah lebih dari sekadar memberikan pernyataan dukungan bagi Palestina. Kita harus mewujudkannya dalam bantuan konkrit bagi peningkatan kapasitas, dalam semangat kemitraan yang konstruktif," paparnya.
Meski diwarnai oleh berbagai perubahan di kawasan, penderitaan rakyat Palestina menurutnya masih berlanjut. Hak asasi dan kebebasan mendasar mereka masih dipinggirkan. "Menjadi korban dari hukuman kolektif yang diterapkan kekuatan pendudukan," tegasnya.
Masyarakat international, kata Marty, tidak dapat, tidak boleh, menggagalkan Palestina. Sebagai contoh, dengan ditahannya penerimaan pajak Palestina yang dilakukan oleh Israel, dalam kerangka OKI Indonesia telah memprakarsai pembahasan suatu modalitas jaminan keuangan untuk mengatasi beban keuangan itu.
Tentang melibatkan pihak swasta, Marty menyampaikannya dalam salah satu poin dari empat hal penting yang menurutnya bisa membuat konferensi CEAPAD memberikan dampak signifikan. Program bantuan pembangunan menurutnyaharus berkelanjutan.
"Tentunya, berkelanjutan dari sisi manfaat. Tetapi juga berkelanjutan dari sisi upaya yang kita lakukan. Kita harus mencegah adanya kejenuhan. Untuk itu, kemitraan sektor publik dan swasta merupakan hal yang penting," ulasnya.
Untuk mengatasi kesulitan memperoleh sumber-sumber pembangunan di Palestina, harus memastikan keterlibatan pihak swasta, termasuk yayasan maupun individu pemberi bantuan kemanusiaan. Perlu untuk mengindentifikasi semua pihak yang dapat menjadi sumber-sumber bantuan guna meningkatkan kondisi hidup masyarakat Palestina dan sebagai hasilnya, mempercepat proses perdamaian.
Dalam 4 tahun terakhir ini, Indonesia telah memfasilitasi 101 program pelatihan bagi 842 warga Palestina dengan target untuk melatih tidak kurang dari 1000 warga Palestina hingga tahun 2013 ini. Indonesia juga membantu pembangunan pusat perawatan kardiologi di RS Al Shifa di Gaza.
Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, kunjungan kerja Marty ke Tokyo juga dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang, Y.M. Shinzo Abe, kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Palestina, Y.M. Salam Fayyad, pertemuan dengan Komisaris Jenderal UNRWA (badan PBB untuk bantuan bagi pengungsi Palestina) Mr. Filippo Grandi, serta melakukan pertemuan bilateral dialog strategis dengan Menlu Jepang, Y.M. Fumio Kishida.(gen)
Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa, mengatakan untuk melengkapi upaya dalam tataran bilateral juga pada tataran global, RI menjalin kerja sama triangular agar memperluas bantuan pembangunan untuk Palestina. Kerjasama tiga pihak itu terdiri atas RI, Jepang, dan Palestina sebagai pihak penerima bantuan.
"Kami juga melibatkan berbagai mitra pembangunan lainnya untuk menjalin kerja sama serupa," kata Marty tertulis dalam pidato yang disampaikan pada Konferensi Negara-Negara Asia Timur bagi Pembangunan Palestina (CEAPAD " Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development) di Tokyo, Jepang, Kamis (14/2).
Jenis kerjasama inovatif, menurutnya, harus terus dimajukan. Di tahun-tahun mendatang, Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan bantuan bagi Palestina. Indonesia juga akan bekerjasama dengan Otoritas Palestina dalam mengembangkan program bantuan dan kegiatan serta dalam membuat inisiatif baru dalam kerja sama pembangunan Palestina.
"Hal ini memang harus menjadi sudut pandang kita. Sebagaimana disampaikan Presiden Indonesia, Dr. Susilo Bambang Yudhoyono, minggu lalu pada KTT OKI di Kairo, kita perlu melangkah lebih dari sekadar memberikan pernyataan dukungan bagi Palestina. Kita harus mewujudkannya dalam bantuan konkrit bagi peningkatan kapasitas, dalam semangat kemitraan yang konstruktif," paparnya.
Meski diwarnai oleh berbagai perubahan di kawasan, penderitaan rakyat Palestina menurutnya masih berlanjut. Hak asasi dan kebebasan mendasar mereka masih dipinggirkan. "Menjadi korban dari hukuman kolektif yang diterapkan kekuatan pendudukan," tegasnya.
Masyarakat international, kata Marty, tidak dapat, tidak boleh, menggagalkan Palestina. Sebagai contoh, dengan ditahannya penerimaan pajak Palestina yang dilakukan oleh Israel, dalam kerangka OKI Indonesia telah memprakarsai pembahasan suatu modalitas jaminan keuangan untuk mengatasi beban keuangan itu.
Tentang melibatkan pihak swasta, Marty menyampaikannya dalam salah satu poin dari empat hal penting yang menurutnya bisa membuat konferensi CEAPAD memberikan dampak signifikan. Program bantuan pembangunan menurutnyaharus berkelanjutan.
"Tentunya, berkelanjutan dari sisi manfaat. Tetapi juga berkelanjutan dari sisi upaya yang kita lakukan. Kita harus mencegah adanya kejenuhan. Untuk itu, kemitraan sektor publik dan swasta merupakan hal yang penting," ulasnya.
Untuk mengatasi kesulitan memperoleh sumber-sumber pembangunan di Palestina, harus memastikan keterlibatan pihak swasta, termasuk yayasan maupun individu pemberi bantuan kemanusiaan. Perlu untuk mengindentifikasi semua pihak yang dapat menjadi sumber-sumber bantuan guna meningkatkan kondisi hidup masyarakat Palestina dan sebagai hasilnya, mempercepat proses perdamaian.
Dalam 4 tahun terakhir ini, Indonesia telah memfasilitasi 101 program pelatihan bagi 842 warga Palestina dengan target untuk melatih tidak kurang dari 1000 warga Palestina hingga tahun 2013 ini. Indonesia juga membantu pembangunan pusat perawatan kardiologi di RS Al Shifa di Gaza.
Dalam keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, kunjungan kerja Marty ke Tokyo juga dijadwalkan melakukan kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Jepang, Y.M. Shinzo Abe, kunjungan kehormatan kepada Perdana Menteri Palestina, Y.M. Salam Fayyad, pertemuan dengan Komisaris Jenderal UNRWA (badan PBB untuk bantuan bagi pengungsi Palestina) Mr. Filippo Grandi, serta melakukan pertemuan bilateral dialog strategis dengan Menlu Jepang, Y.M. Fumio Kishida.(gen)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Indonesia Kecam Tes Nuklir Korea Utara
Redaktur : Tim Redaksi