jpnn.com, JENEWA - Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya dalam memperkuat dialog sosial antara pekerja/buruh, pengusaha, dan pemerintah. Salah satu wujud nyata komitmen tersebut adalah dengan memperkuat lembaga dialog sosial seperti lembaga Tripartit Nasional (Tripnas) dan sertikat pekerja/buruh.
“Kami melihat perlunya memperkuat lembaga dialog sosial seperti lembaga Tripnas, serikat pekerja/buruh, dan lembaga penyelesaian sengketa bagi tenaga kerja. Investasi pada lembaga dialog sosial sangat penting untuk memastikan terwujudnya dialog sosial yang konstruktif,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos), Haiyani Rumondang pada Sidang Governing Body International Labour Organization (ILO) ke-334 di Jenewa, Swiss, Selasa (6/11/2018).
BACA JUGA: Hubungan Industrial Harus Mampu Merespons Tiga Isu Strategis
Haiyani menjelaskan ada empat hal yang harus diperhatikan untuk memperkuat dialog sosial. Pertama adalah membangun kapasitas konstituen dan memperkuat kerja sama.
“Oleh karena itu, kami mendorong Pusat Pelatihan Internasional ILO untuk lebih meningkatkan program pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk melayani kebutuhan para konstituen ILO di wilayah tersebut,” ujar Haiyani.
BACA JUGA: Pemerintah Dorong Peningkatan Kompetensi Pekerja Indonesia
Poin kedua yang harus diperhatikan, lanjut Haiyani, adalah meningkatkan penelitian dan pelatihan. Indonesia mendukung rencana ILO untuk memperluas basis data tentang hubungan industrial dan dialog sosial.
“Pengembangan perangkat kebijakan dan pelatihan yang ramah pengguna adalah suatu hal penting untuk meningkatkan kapasitas konstituen, yang harus dicapai juga dengan pertimbangan negara-negara dengan tingkat akses internet yang terbatas,” kata Haiyani.
BACA JUGA: Wow, Gaji Perawat Indonesia di Jepang Capai Rp 35 Juta
Sedangkan poin ketiga yang harus diperhatikan kata Haiyani adalah terkait standar kegiatan. ILO dianjurkan memberikan pendampingan terhadap aktivitas-aktivitas terkait dialog sosial.
“Namun, pendampingan harus didasarkan pada pendekatan yang dibuat khusus dan dikembangkan dalam kerja sama yang erat dengan prioritas-prioritas negara dan sejalan dengan Program Pekerjaan yang Layak,” ungkapnya.
Haiyani melanjutkan, kegiatan seperti ini akan memberikan kesempatan untuk lebih mempromosikan Prinsip-Prinsip Mendasar tentang Hak Bekerja.
Terakhir, Indonesia mendukung upaya peningkatan keterpaduan kebijakan. Indonesia mendukung inisiatif ILO untuk mempromosikan kemitraan strategis dengan komunitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan dengan pembangunan yang lebih luas di tingkat global, regional maupun nasional.
“Kami menyambut baik pembentukan tim koordinasi kecil untuk mengoperasionalkan rencana tersebut dan akan menantikan peninjauan atas pelaksanaan yang akan dilaporkan secara rutin kepada ILO,” tutur Haiyani.(adv/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menaker: 26 Provinsi Sudah Laporkan Penetapan UMP 2019
Redaktur : Tim Redaksi