jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar mengungkapkan sejumlah prestasi Indonesia dalam pelaksanaan "Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation" (REDD+) atau Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan.
Menteri Siti Nurbaya menyampaikan hal tersebut usai menghadiri rapat terbatas dengan tema "Kelanjutan Kerja Sama Penurunan Emisi GRK Indonesia-Norwegia dan Kebijakan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon (Carbon Pricing)" di Istana Negara, Jakarta, Senin.
BACA JUGA: Penjelasan Terbaru Menteri Siti Nurbaya Tentang Deforestasi dan Hutan Primer
"Letter of Intent Indonesia dengan Norwegia sebetulnya telah menjadi contoh bagi negara-negara lain di dunia dalam mereduksi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, apa prestasi yang dicapai indonesia? Sangat banyak," kata Menteri Siti.
Pemerintah Norwegia pada 2 Juli 2020 mengatakan akan membayar USD 56 juta atau 530 juta krona Norwegia atau sekitar Rp812,86 miliar kepada Indonesia atas keberhasilannya menurunkan gas buang/emisi karbon, penyebab pemanasan global.
BACA JUGA: 5 Berita Terpopuler: Ancaman FPI, Jokowi Diminta Copot Erick Thohir, Begini Reaksi Fahri Hamzah
Indonesia dan Norwegia menandatangani perjanjian bilateral REDD+ (LoI) pada tahun 2010. Berdasarkan LoI tersebut, Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi karbon melalui penciptaan lembaga pemantauan dan pembatasan penggunaan lahan baru, serta penegakan ketat dari UU tentang Kehutanan.
Sebagai gantinya, pemerintah Norwegia akan membayar pemerintah Indonesia hingga 1 miliar dolar AS, tergantung pada seberapa jauh target pengurangan emisi bertemu.
BACA JUGA: Menteri Siti: Analisis Karhutla Harus Akurat dan Adil, Jangan Melakukan Framing
Tujuan REDD+ adalah "menghitung nilai dari karbon yang tersimpan di hutan, serta menawarkan insentif bagi negara-negara berkembang untuk mengurangi emisi dari lahan hutan dan tertarik untuk berinvestasi di jalur rendah karbon dalam rangka pembangunan berkelanjutan".
"Memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan, dalam LoI 2010 itu komitmen Indonesia mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) 26 persen pada 2020 dan di UU No 16 tahun 2016 tentang Ratifikasi Perubahan Iklim sudah disesuaikan jadi 29 persen penurunan emisi GRK pada 2030 atau 41 persen penurunan emisi GRK pada 2030 dengan dukungan kerja sama teknik luar negeri," jelas Siti.
Dalam pemerintahan Presiden Jokowi sejak 2014, menurut Siti, sudah dilakukan sejumlah kebijakan untuk mengurangi emisi GRK. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Natalia