JAKARTA - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Indra mengatakan partainya akan berjuang dengan optimal untuk menjalankan amanah membela dan memperjuangkan aspirasi rakyat menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Menurut Indra, PKS tidak sendirian dalam menolak kenaikan BBM. Sebab ada ratusan ribu parlemen jalanan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia yang juga menolaknya. Elemen bangsa itu mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, kelompok-kelompok pemuda, ormas-ormas, dan lain sebagainya serta ratusan juta rakyat Indonesia dengan berbagai ekspresi penolakan yang akan terbebani dari kebijakan yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakyat tersebut yang juga akan menolak kenaikan BBM.
Ia berharap pemerintah dan fraksi-fraksi yang mendukung kebijakan menaikan BBM ini untuk berpikir ulang dengan hati jernih. "Dengarkan suara rakyat yang akan jadi korban atau rakyat kecil yang akan menerima dampak atau beban kenaikan BBM tersebut," kata Indra dalam pesan singkat, Senin (17/6).
Anggota Komisi IX DPR itu menyatakan sebagai wakil rakyat dengan gaji yang besar, sudah seharusnya bersuara dan bersikap sesuai dengan rakyat yang diwakilinya. Pemerintah jangan buta dan tuli hatinya atas kesengsaraan rakyat sebagai dampak kenaikan BBM.
Menurut Indra, jika memang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dihemat, maka jangan memotong anggaran yang terkait dengan kebutuhan dasar rakyat dalam hal ini BBM.
Seharusnya lanjut dia, yang dipotong adalah anggaran para pejabat, biaya-biaya perjalanan dinas, potong biaya kunjungan keluar negeri yang memakan biaya besar di berbagai kementrian, lembaga legislatif, dan badan/lembaga negara lainnya, serta potong angaran kepresidenan.
Dikatakan Indra, apabila anggaran para pejabat dipotong, mereka tidak akan jatuh miskin. Namun apabila anggaran yang menyangkut rakyat banyak akan berimplikasi pemiskinan bagi ratusan juta rakyat Indonesia.
"Seharusnya langkah seperti itu (potong anggaran para pejabat) yang diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan justru membuat kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat," pungkasnya. (gil/jpnn)
Menurut Indra, PKS tidak sendirian dalam menolak kenaikan BBM. Sebab ada ratusan ribu parlemen jalanan dari berbagai elemen bangsa di seluruh Indonesia yang juga menolaknya. Elemen bangsa itu mulai dari mahasiswa, buruh, petani, nelayan, kelompok-kelompok pemuda, ormas-ormas, dan lain sebagainya serta ratusan juta rakyat Indonesia dengan berbagai ekspresi penolakan yang akan terbebani dari kebijakan yang jelas-jelas akan menyengsarakan rakyat tersebut yang juga akan menolak kenaikan BBM.
Ia berharap pemerintah dan fraksi-fraksi yang mendukung kebijakan menaikan BBM ini untuk berpikir ulang dengan hati jernih. "Dengarkan suara rakyat yang akan jadi korban atau rakyat kecil yang akan menerima dampak atau beban kenaikan BBM tersebut," kata Indra dalam pesan singkat, Senin (17/6).
Anggota Komisi IX DPR itu menyatakan sebagai wakil rakyat dengan gaji yang besar, sudah seharusnya bersuara dan bersikap sesuai dengan rakyat yang diwakilinya. Pemerintah jangan buta dan tuli hatinya atas kesengsaraan rakyat sebagai dampak kenaikan BBM.
Menurut Indra, jika memang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) harus dihemat, maka jangan memotong anggaran yang terkait dengan kebutuhan dasar rakyat dalam hal ini BBM.
Seharusnya lanjut dia, yang dipotong adalah anggaran para pejabat, biaya-biaya perjalanan dinas, potong biaya kunjungan keluar negeri yang memakan biaya besar di berbagai kementrian, lembaga legislatif, dan badan/lembaga negara lainnya, serta potong angaran kepresidenan.
Dikatakan Indra, apabila anggaran para pejabat dipotong, mereka tidak akan jatuh miskin. Namun apabila anggaran yang menyangkut rakyat banyak akan berimplikasi pemiskinan bagi ratusan juta rakyat Indonesia.
"Seharusnya langkah seperti itu (potong anggaran para pejabat) yang diambil oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan bukan justru membuat kebijakan yang akan menyengsarakan rakyat," pungkasnya. (gil/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dahlan Iskan Undang Warga Bali Foto-Fotoan di Tol Atas Laut
Redaktur : Tim Redaksi