jpnn.com, JAKARTA - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengaku belum ada pembahasan antara dirinya dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait masuknya nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam bursa calon direksi di badan usaha milik negara (BUMN). Menurutnya, calon direksi perusahaan pelat merah harus melalui pembahasan di Tim Penilai Akhir (TPA).
"Belum dibahas di TPA, belum. Saya dengar informasi yang saya terima masih diproses. Yang difokuskan di TPA itu tentang pemberhentian tujuh pejabat di lingkungan BUMN," kata Kiai Ma'ruf di Istana Wapres Jakarta, Jumat (15/11).
BACA JUGA: Ada yang Sewot Ahok Bakal Jadi Bos BUMN, Bang Ruhut: Orangnya Dia-Dia Lagi
Kiai Ma’ruf mengatakan, keputusan akhir soal Ahok ada di tangan Presiden Jokowi. "Itu nanti kewenangan Presiden yang akan menentukan," tambahnya.
Sebelumnya Presiden Jokowi mengisyaratkan Ahok akan menempati posisi strategis di salah satu BUMN. Namun, Presiden Ketujuh RI itu belum memberikan kepastian soal posisi di BUMN yang akan ditempati Ahok.
BACA JUGA: Ahok Bakal Kelola BUMN, Syarief Hasan Bicara soal Integritas
"Penempatannya di mana, itu proses seleksi yang ada di Kementerian BUMN. Kita tahu kinerjanya Pak Ahok, jadi ini masih dalam proses seleksi," kata Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis (14/11).
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kepastian jabatan di perusahaan pelat merah untuk Ahok ditentukan paling lambat awal Desember 2019. Dia mengharapkan figur-figur yang dikenal punya rekam jejak mampu mendongkrak kinerja BUMN.
BACA JUGA: Temui Erick Thohir, Ahok Bakal Kelola Salah Satu BUMN
"Tidak mungkin 142 perusahaan (BUMN) dipegang satu orang. Kita harapkan ada perwakilan yang memang punya track record pendobrak, untuk mempercepat hal-hal yang sesuai arahan," kata Erick.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni