jpnn.com, JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa sedikitnya 80 kabupaten dan kota yang tersebar diseluruh Indonesia sudah mencairkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari dana desa. Abdul Halim menyampaikan hal itu di Istana Negara, Jumat (8/5) dalam jumpa pers secara virtual.
Abdul Halim mengatakan bahwa angka 80 kabupaten dan kota yang telah mencairkan BLT itu berdasar data per 8 Mei 2020. Namun, Gus Menteri -sapaan akrabnya- memastikan angka itu akan terus bertambah.
BACA JUGA: Gus Menteri Tegaskan BLT Dana Desa Berupa Uang, Bukan Sembako
"Sekitar sepuluh ribu desa telah mencairkan dana desa untuk BLT. Lalu sekitar 27 ribu lebih desa sudah melakukan pendataan untuk penerima BLT dan 24 ribu lebih desa yang sudah mengalokasikan untuk BLT," kata Gus Menteri dalam jumpa pers yang dihadiri Menko PMK Muhadjir Effendy dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara itu.
Lebih lanjut Gus Menteri menjelaskan, penggunaan dana desa untuk BLT tersebut merupakan arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelumnya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS) bidang kesehatan dan ketahanan ekonomi.
BACA JUGA: Ini Mekanisme Penyaluran BLT Dana Desa bagi Terdampak COVID-19
"Semula untuk bidang kesehatan dalam bentuk desa tanggap COVID-19 yang di dalamnya mengatur pembentukan Relawan Desa Lawan COVID-19 dan dana desa untuk ketahanan ekonomi dalam bentuk padat karya tunai desa. Atas perintah presiden, akhirnya dana desa direalokasi digunakan untuk BLT. Karena itu kami lakukan revisi Permendes (peraturan menteri desa, red). Dari Permendes Nomor 11 Tahun 2019 menjadi Permendes Nomor 6 Tahun 2020," katanya.
Gus Menteri juga mengatakan bahwa penerima BLT dari dana desa adalah warga miskin yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi COVID-19. Sasaran BLT juga warga yang belum memperoleh bantuan apa pun dari JPS pemerintah.
BACA JUGA: Protokol Tanggap Covid-19, Begini Arahan Gus Menteri pada Relawan Desa
"Ditambahkan sasarannya yakni keluarga yang memiliki rentan penyakit menahun atau sakit kronis. Ini kita tambahkan karena adanya kedekatan covid dengan penyakit menahun," katanya.
Dalam hal pendataan, Gus Menteri memastikan Relawan Desa Lawan COVID-19 yang dibentuk dan diketuai oleh kepala desa terus bergerak. Basis pendataan dimulai di tingkat RT.
"Masing-masing RT minimal tiga orang relawan untuk mendata agar terjadi keputusan yang fair dalam menetapkan warga miskin yang harus dibantu," katanya.
Selanjutnya hasil pendataan di tingkat RT dibawa ke musyawarah desa Khusus (Musdesus). Dalam Mudesus itu pula hasil pendataan di tingkat RT kembali diverifikasi.
"Ini penting agar tidak ada pihak-pihak yang merasa tidak diajak didalam membahas dan memutuskan siàpa yang menerima BLT. Setelah disepakati di Musdesus barulah di tetapkan oleh kepala desa," katanya.
Data yang disepakati di Mudsesus pun masih diverifikasi lagi. Ada sinkronisasi lagi di tingkat kabupaten agar hasil pendataan di tingkat desa tidak tumpang tindih.
OLeh karena itu Gus Menteri mengharapkan para kepala daerah mempercepat sinkronisasi dan pengesahan data. “Kami berharap juga dengan dukungan kepala daerah agar data yang sudah masuk yang sekian puluh ribu segera diselesaikan agar pihak desa bisa segera menyalurkan BLT desa," katanya.(ikl/jpnn)
Redaktur & Reporter : Antoni