jpnn.com, JAKARTA - Pelaporan Surat Pemberitahunan (SPT) Tahunan untuk pajak penghasilan (PPh) 2024 belum menggunakan sistem coretax.
Hal itu diungkapkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti, dikutip, Kamis (5/12).
BACA JUGA: Sambut Hari Oeang, DJP Banten Gelar Operasi Katarak Gratis
Artinya, kata Dwi, pada masa pelaporan SPT Tahunan hingga 31 Maret 2025 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2025 untuk wajib pajak badan, masih dilakukan melalui laman DJP Online.
“Untuk SPT Tahunan PPh orang pribadi maupun badan baru menggunakan coretax pada SPT Tahunan tahun 2025 yang akan disampaikan pada tahun 2026,” kata Dwi saat media briefing di Bandung, Jawa Barat, Rabu.
BACA JUGA: Rangkaian Hari Oeang ke-78, DJPPR Dukung Peningkatan Literasi Keuangan
Dwi menjelaskan sistem coretax rencananya baru akan mulai diimplementasikan pada Januari 2025, sehingga data transaksi pajak 2024 belum terekam dalam sistem tersebut.
Transaksi pajak tahun depan, seiring dengan peluncuran coretax, akan terdata pada sistem coretax.
Hingga sejauh ini, pengembangan coretax telah memasuki tahap akhir, yaitu pengujian penerimaan pengguna (User Acceptance Testing/UAT) dan pengujian operasional (Operational Acceptance Test/OAT).
"Sambil menunggu implementasi pada 1 Januari mendatang, DJP memberikan edukasi baik secara internal mau pun eksternal," kata Dwi.
Edukasi internal diberikan kepada pegawai melalui sistem pelatihan, sementara edukasi eksternal menyasar kelompok wajib pajak.
“Yang lainnya masih terus dilakukan oleh unit-unit kantor vertikal kami di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan nanti pada saat implementasi, wajib pajak sudah banyak memahami juga,” ujar Dwi.
DJP pun telah menyediakan berbagai saluran untuk mendukung pembelajaran mandiri, seperti 59 video tutorial coretax di YouTube, materi salindia, serta simulator interaktif coretax berbasis internet.
Penjelasan terperinci terkait implementasi coretax tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81 Tahun 2024. Beleid itu dikeluarkan untuk memastikan penerapan coretax dapat berjalan baik sesuai dengan yang direncanakan.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul