Ingat ya, Kartu Prakerja Calon Pengantin Hanya Stimulus

Jumat, 05 Maret 2021 – 10:09 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung program Kartu Prakerja Calon Pengantin. Ilustrasi Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah mengupayakan percepatan implementasi program Kartu Prakerja bagi calon pengantin (catin) di tahun 2021. Hal ini dilakukan untuk mencegah munculnya keluarga miskin baru.

Pasalnya, berdasarkan data jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen atau meningkat 0,56 persen poin dari September yang berjumlah 24,79 juta orang (9,22 persen).

BACA JUGA: Ekonom Lihat Potensi Besar Sinergi Kartu Prakerja dan UU Cipta Kerja

Sedangkan jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini sebanyak 138,22 juta orang dengan jumlah penganggur 9,77 juta orang (7,07 persen).

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung program Kartu Prakerja Calon Pengantin sebagai salah satu program pengentasan kemisikinan pada tahun 2021.

BACA JUGA: Kartu Prakerja Gelombang 12: Warkop Digital dan Bencoolen Coffee Jamin Peserta Dapat Kerja

"Harapannya setelah menikah mereka mempunyai kehidupan ekonomi yang lebih baik sehingga tak lahir keluarga miskin baru," kata Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat (5/3).

Kendati begitu, mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu mengingatkan bahwa program ini hanya merupakan bantuan.

BACA JUGA: Detik-detik Jaya Saputra Menghadapi 4 Debt Collector, Tegang

Artinya, hanya sebagai stimulus untuk menyiapkan diri dalam mengarungi kehidupan baru.

"Sifatnya bantuan dari pemerintah. Jadi, program ini hanya pemantik bagi pemegang kartu tersebut untuk mendapat pekerjaan dan jenis usaha yang diminatinya," ujar LaNyalla.

Alumnus Universitas Brawijaya Malang itu melanjutkan, diharapkan setelah mendapatkan bekal dari program Kartu Prakerja tersebut, calon pengantin dapat meningkatkan perekonomiannya dan mengurangi angka kemiskinan.

Di sisi lain, Senator Dapil Jawa Timur itu juga meminta kepada pemerintah untuk memberikan pengetahuan reproduksi kepada calon pengantin, pemahaman agama serta pelatihan ekonomi melalui bimbingan pranikah secara serius.

"Kita (Ketua DPD) pernah tahu ada program kursus bimbingan calon pengantin. Sekarang sepertinya program tersebut menguap begitu saja. Apakah masih berjalan atau tidak, tak pernah terdengar lagi," tuturnya.

LaNyalla berharap program tersebut dapat dihidupkan kembali sebagai bagian dari upaya pemerintah mempersiapkan keluarga baru yang bebas dari kemiskinan. (antara/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru:


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler