jpnn.com - JAKARTA - Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis menyarankan pimpinan DPR menemui Presiden Joko Widodo untuk membicarakan masalah penggunaan dana desa dan sistem pertanggungjawabannya. Sebab, kesalahan dalam penggunaan dana desa bisa menimbulkan kerugian negara yang berujung penjara.
"Saya sarankan DPR segera bertemu Presiden RI membicarakan penggunaan dan pertanggungjawabannya dana desa sebelum dana itu jadi bencana bagi lebih dari 80 ribu kepala desa," kata Margarito dalam diskudi di DPR, Jakarta. Senin (4/5).
BACA JUGA: Kubu Agung Laksono Akan Gugat PKPU ke MA
Menurutnya, masalah mendasar yang harus dibicarakan adalah soal pemberlakuan sanksi pidana bagi para kepala desa atau perangkat desa lainnya jika penggunaan dana desa tak sesuai aturan. Karenanya, Margarito menyarankan adanya edukasi bagi para kepala desa sebelum menggunakan dana desa.
"Butuh waktu minimal tiga tahun untuk mengedukasi para kades agar menggunakan dana desa sesuai dengan aturan main. Pimpinan DPR minta ke Presiden, selama masa edukasi itu jangan ada penangkapan Kades oleh Polri, Jaksa dan KPK," saran Margarito.
BACA JUGA: Mengapa Biaya Pilkada Serentak Malah Lebih Mahal?
Ia menegaskan, tanpa proteksi dalam penggunaan dana desa maka para kepala desa bisa berbondong-bondong terseret kasus korupsi. "Tanpa pembelajaran, saya pastikan semua Kades akan masuk penjara hanya gara-gara dana desa," tegasnya.
Jika hal itu sampai terjadi, katanya, maka keberadaaan UU Desa berarti justru menzalimi para kepala desa. "Jangan sampai karena kesalahan administrasi para Kades dipidana. Jangan sampai UU Desa ini zalim," pungkasnya.(fas/jpnn)
BACA JUGA: Menurut Kapolri, Daerah-daerah Ini Rawan Konflik saat Pilkada
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Desa Dicairkan, Kades Diingatkan Waspadai Aksi LSM Dadakan
Redaktur : Tim Redaksi