jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat mengingatkan negara asing termasuk China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) tidak mengganggu kedaulatan wilayah Indonesia. Politikus Partai NasDem itu menyatakan, Tiongkok sebagai negara sahabat Indonesia seharusnya menghormati kedaulatan wilayah RI, termasuk di Perairan Natuna.
Menurut Lestari, Tiongkok tidak memiliki landasan kuat untuk mengklaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) RI di Natuna sebagai wilayahnya. “China seharusnya mematuhi ZEE dan kedaulatan Indonesia,” ujarnya melalui layanan pesan, Minggu (5/12).
BACA JUGA: Mahfud MD: Indonesia Tidak Akan Negosiasi dengan Tiongkok Soal Natuna
Lebih lanjut Rerie -sapaan akrab Lestari- menuturkan, baik Indonesia maupun Tiongkok terikat dengan Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Jika merujuk konvensi internasional itu, ada sejumlah prinsip yang harus dihormati dalam relasi antarnegara.
“Tidak bisa main klaim secara sepihak. Kita harus dengan tegas memperingatkan negara yang melanggar prinsip hubungan internasional tersebut,” tegasnya.
BACA JUGA: Tiongkok Klaim Laut Natuna, Iwan Fals: Enak Aja
Rerie menambahkan, Natuna yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan memang kaya akan sumber daya alam. Nelayan asing pun menyasar Perairan Natuna.
Namun dalam kasus masuknya kapal Pengawal Pantai Tiongkok atau China Coast Guard ke Perairan Natuna, Rerie melihatnya sebagai sebuah pelanggaran atas kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, katanya, Indonesia tidak boleh permisif jika kedaulatan wilayahnya dilanggar.
BACA JUGA: Pesan Pangkogabwilhan I Kepada Nelayan Indonesia di Perairan Natuna
“Kita harus tegas. Kita harus pertahankan wilayah kita walaupun hanya sejengkal,’’ ujarnya.
Secara khusus, Rerie mengapresiasi kinerja TNI yang telah mengerahkan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I dalam mengawasi dan mengamankan Perairan Natuna. “Langkah TNI menjaga keutuhan NKRI ini tepat, karena Natuna masuk ZEE Indonesia yang punya kekuatan hukum tetap dan mengikat,“ pungkasnya.(ara/jpnn)
Simak! Respons Luhut Soal Banyaknya Kapal Asing Terobos Perairan Natuna
Redaktur & Reporter : Antoni