JAKARTA - PDI Perjuangan berjanji tak akan menghambat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memiliki gedung baru. Hanya saja, PDIP tetap menyarankan agar KPK mencari dulu gedung pemerintah yang tidak dimanfaatkan daripada langsung membangun gedung sendiri.
Sekjen PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo menyatakan bahwa kader PDIP di DPR sudah diperintahkan untuk menjembatani KPK mencari gedung yang representatif. "Kita coba menjebatani mencari gedung yang ada. Kalau memang tidak ada gedung, baru kita setujui anggarannya," kata Tjahjo saat ditemui di sela-sela acara Pendikan dan Pelaihan (Diklat) Kader di DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (28/6).
Menurutnya, saat ini sebenarnya banyak gedung-gedung sitaan pemerintah dari bank-bank yang dilikuidasi. Bahkan gedung yang ditempati KPK saat ini juga bekas bank yang dibekukan operasinya dan asetnya disita pemerintah.
"Prinsipnya bahwa PDIP tidak menghambat. Gedung-gedung bekas bank yang disita itu kan masih banyak yang bisa dimanfaatkan," cetus mantan Ketua FPDIP DPR itu.
Lantas bagaimana dengan saweran oleh menteri dan anggota DPR demi membantu KPK membangun gedung baru? Tjahjo tidak menganggapnya sebagai hal istimewa. Sebagai bagian dari masyarakat, sah-sah saja jika ada pejabat yang ikut saweran demi KPK
Tapi mengingat aturan yang ada, Tjahjo justru ragu uang hasil saweran akan bisa dimanfaatkan KPK untuk membangun gedung. "Kalau mulai menteri sampai DPR (ikut saweran) itu hanya akan menjadi bias. Kasihan KPK, tokh KPK tidak akan menampung uang saweran itu," ulasnya.
Ia juga khawatir saweran itu akan menjadi beban bagi KPK di kemudian hari nanti. "Bagaimana kalau ada pejabat yang menyumbang besar terus di kemudian hari ternyata ada masalah dan harus diproses KPK. Nanti pejabatnya bilang, " itu dulu saya menyumbang banyak,lho!" Ini kan malah repot," pungkasnya.(ara/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dana Hibah Rp1,3 Triliun Diselewengkan untuk Kampanye
Redaktur : Tim Redaksi