JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) secara serius menanggapi berita pembukaan kantor organisasi papua merdeka (OPM) di Oxford, Inggris. Secara resmi , Kemenlu memanggil Kedutaan Besar Inggris yang ada di Jakarta.
Setelah menyampaikan pernyataannya secara tertulis sabtu lalu, kemarin menteri luar negeri Marty Natalegawa secara langsung menyampaikan perkembangan masalah pembukaan kantor OPM di Inggris. Dijumpai usai acara jamuan Menteri Zimbabwe, Marty Natalegawa, menyatakan bahwa Pemerintah Inggris masih belum bisa memutuskan untuk menutup atau tidak kantor OPM di Oxford, Inggris.
"Pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan/ pengaruh untuk membatasi apa yang bisa dilakukan oleh Walikota Oxford", ungkapnya di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Senin (6/5).
Kemenlu sendiri telah menyampaikan sikap protesnya kepada Kedubes Inggris sejak hari Jum"at. Kemenlu menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa menerima dan sangat menentang adanya pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris. "Hal itu sangat bertolak belakang dengan prinsip persahabatan antar bangsa", ujar Marty tegas.
Pemerintah Inggris melalui Dubes Inggris di jakarta memang telah menyatakan bahwa inggris tidak mendukung upaya-upaya OPM. Pemerintah Inggris tetap pada sikap awal mereka, yaitu tidak mendukung kemerdekaan Provinsi Papua dan Papua Barat. Akan tetapi sampai saat ini Pemerintah Inggris masih belum mengambil keputusan apapun atas kantor OPM di Oxford.
Marty mengaku telah mengetahui kegiatan OPM di inggris sudah sejak lama. OPM sengaja menjadikan oxford sebagai pusat kegiatan di Eropa dalam menyuarakan pandangan-pandangan mereka mengenai Papua merdeka. Pembukaan kantor free west Papua movement sendiri dibuka pada tanggal 28 april lalu. Pembukaaan tersebut dihadiri oleh satu anggota parlemen Inggris dan walikota Oxford yang dalam waktu dekat demisioner (red: keadaan tanpa kekuasaan).
Namun marty tetap optimis bahwa OPM tidak akan mendapat sambutan lebih dari negara lain. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun negara-negara di dunia menyinggung masalah Papua dalam konteks masalah kedaulatan. Sehingga posisi NKRI semakin kuat kedaulatannya atas Papua dan Papua Barat.
Untuk masalah Benny Wenda aktifis OPM di inggris, Marty mengaku tidak akan memberi forum atau porsi lebih untuknya. Dia menganggap itu hanya upaya kelompok tertentu di luar negeri untuk mencari berita. "Kami tidak ingin pembahasan masalah pembangunan di papua dan papua barat dikonsumsi atau didominasi oleh sekelompok orang di oxford", tegas pria berkacamata itu. (mia)
Setelah menyampaikan pernyataannya secara tertulis sabtu lalu, kemarin menteri luar negeri Marty Natalegawa secara langsung menyampaikan perkembangan masalah pembukaan kantor OPM di Inggris. Dijumpai usai acara jamuan Menteri Zimbabwe, Marty Natalegawa, menyatakan bahwa Pemerintah Inggris masih belum bisa memutuskan untuk menutup atau tidak kantor OPM di Oxford, Inggris.
"Pemerintah Inggris menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kemampuan/ pengaruh untuk membatasi apa yang bisa dilakukan oleh Walikota Oxford", ungkapnya di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri, Senin (6/5).
Kemenlu sendiri telah menyampaikan sikap protesnya kepada Kedubes Inggris sejak hari Jum"at. Kemenlu menyampaikan bahwa Indonesia tidak bisa menerima dan sangat menentang adanya pembukaan kantor OPM di Oxford, Inggris. "Hal itu sangat bertolak belakang dengan prinsip persahabatan antar bangsa", ujar Marty tegas.
Pemerintah Inggris melalui Dubes Inggris di jakarta memang telah menyatakan bahwa inggris tidak mendukung upaya-upaya OPM. Pemerintah Inggris tetap pada sikap awal mereka, yaitu tidak mendukung kemerdekaan Provinsi Papua dan Papua Barat. Akan tetapi sampai saat ini Pemerintah Inggris masih belum mengambil keputusan apapun atas kantor OPM di Oxford.
Marty mengaku telah mengetahui kegiatan OPM di inggris sudah sejak lama. OPM sengaja menjadikan oxford sebagai pusat kegiatan di Eropa dalam menyuarakan pandangan-pandangan mereka mengenai Papua merdeka. Pembukaan kantor free west Papua movement sendiri dibuka pada tanggal 28 april lalu. Pembukaaan tersebut dihadiri oleh satu anggota parlemen Inggris dan walikota Oxford yang dalam waktu dekat demisioner (red: keadaan tanpa kekuasaan).
Namun marty tetap optimis bahwa OPM tidak akan mendapat sambutan lebih dari negara lain. Dia menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada satupun negara-negara di dunia menyinggung masalah Papua dalam konteks masalah kedaulatan. Sehingga posisi NKRI semakin kuat kedaulatannya atas Papua dan Papua Barat.
Untuk masalah Benny Wenda aktifis OPM di inggris, Marty mengaku tidak akan memberi forum atau porsi lebih untuknya. Dia menganggap itu hanya upaya kelompok tertentu di luar negeri untuk mencari berita. "Kami tidak ingin pembahasan masalah pembangunan di papua dan papua barat dikonsumsi atau didominasi oleh sekelompok orang di oxford", tegas pria berkacamata itu. (mia)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Berikan Pelayanan, Birokrasi Dilarang Terima Imbalan
Redaktur : Tim Redaksi