JAKARTA - Angka golongan putih (Golput) pada Pemilihan Umum (Pemilu) terus meningkat. Sebanyak 30 persen angka golput ini diisi pemilih muda. Salah satu faktor pemicu meningginya jumlah pemilih yang tak mau menggunakan hak pilihnya adalah informasi negatif mengenai partai politik ataupun para koruptor dalam institusi politik.
Di Jakarta atau Jawa Barat misalnya, apatisme politik ini bisa jadi karena terlalu besarnya arus informasi yang berkembang di kalangan anak muda. Melalui jejaring sosial dan media massa, pemilih muda ini kerap berbagi informasi negatif.
Informasi yang negatif ini berimbas kepada keengganan anak muda untuk terjun dalam politik praktis sehingga bisa jadi upaya memperbaiki sistem dari dalam oleh anak-anak muda yang brilliant ini semakin jauh dari harapan untuk masa mendatang.
"Rendahnya partisipasi inilah yang mendorong saya untuk berbuat sebisa yang saya lakukan untuk merubah dari dalam dan memberi contoh yang baik pada anak-anak muda diluar sana," ujar tokoh muda yang juga bakal calon anggota DPD RI dari DKI Jakarta Rommy, Jumat (3/5).
Sebagai anak muda DKI Jakarta, Rommy ingin berkontribusi dan berperan aktif dalam politik yang saat ini didominasi oleh orang tua. Ia juga ingin membuktikan bahwa politik itu tak senegatif yang ada dalam pemikiran pemilih muda yang golput.
Pria kelahiran 9 Februari 1981 mengatakan hubungan anggota DPD dengan massa dalam sistem rekrutmen anggota DPD yang tak jelas kriteria politiknya menyebabkan tokoh-tokoh di DPD sebagai elite yang tidak mengakar. Maka sangat sulit membangun struktur legitimasinya.
"Akan tetapi, ini tentunya bisa diatasi dengan meningkatkan kewenangan dan kinerja DPD yang mendekatkan dan mengkanalkan aspirasi masyarakat dalam produk kebijakan," beber pendiri yayasan non profit Civismo Foundation yang bergerak di bidang pendidikan bagi anak yang tidak mampu ini.
Apa yang harus dilakukan DPD untuk percepatan pembangunan? Alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) ini mengatakan langkah awal yang harus dilakukan adalah mengembalikan kewenangan DPD baik secara konten di UU dan praktiknya di parlemen.
"Selanjutnya adalah menyuarakan persoalan dan potret nyata di daerah agar sampai kepada produk kebijakan berupa UU atau peraturan yang menguntungkan pembangunan di daerah," pungkasnnya. (awa/jpnn)
Di Jakarta atau Jawa Barat misalnya, apatisme politik ini bisa jadi karena terlalu besarnya arus informasi yang berkembang di kalangan anak muda. Melalui jejaring sosial dan media massa, pemilih muda ini kerap berbagi informasi negatif.
Informasi yang negatif ini berimbas kepada keengganan anak muda untuk terjun dalam politik praktis sehingga bisa jadi upaya memperbaiki sistem dari dalam oleh anak-anak muda yang brilliant ini semakin jauh dari harapan untuk masa mendatang.
"Rendahnya partisipasi inilah yang mendorong saya untuk berbuat sebisa yang saya lakukan untuk merubah dari dalam dan memberi contoh yang baik pada anak-anak muda diluar sana," ujar tokoh muda yang juga bakal calon anggota DPD RI dari DKI Jakarta Rommy, Jumat (3/5).
Sebagai anak muda DKI Jakarta, Rommy ingin berkontribusi dan berperan aktif dalam politik yang saat ini didominasi oleh orang tua. Ia juga ingin membuktikan bahwa politik itu tak senegatif yang ada dalam pemikiran pemilih muda yang golput.
Pria kelahiran 9 Februari 1981 mengatakan hubungan anggota DPD dengan massa dalam sistem rekrutmen anggota DPD yang tak jelas kriteria politiknya menyebabkan tokoh-tokoh di DPD sebagai elite yang tidak mengakar. Maka sangat sulit membangun struktur legitimasinya.
"Akan tetapi, ini tentunya bisa diatasi dengan meningkatkan kewenangan dan kinerja DPD yang mendekatkan dan mengkanalkan aspirasi masyarakat dalam produk kebijakan," beber pendiri yayasan non profit Civismo Foundation yang bergerak di bidang pendidikan bagi anak yang tidak mampu ini.
Apa yang harus dilakukan DPD untuk percepatan pembangunan? Alumnus Program Pasca Sarjana Faculty of Arts University of Western Australia (UWA) ini mengatakan langkah awal yang harus dilakukan adalah mengembalikan kewenangan DPD baik secara konten di UU dan praktiknya di parlemen.
"Selanjutnya adalah menyuarakan persoalan dan potret nyata di daerah agar sampai kepada produk kebijakan berupa UU atau peraturan yang menguntungkan pembangunan di daerah," pungkasnnya. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Susno Duadji Dinilai Sudah Kehabisan Energi Moral
Redaktur : Tim Redaksi